Krisis
pertama yang dialami Indonesia masa orde baru adalah kondisi ekonomi yang
sangat parah warisan orde lama. Sebagian besar produksi terhenti dan laju
pertumbuhan ekonomi selama periode 1962-1966 kurang dari 2% yang mengakibatkan
penurunan pendapatan per kapita. Defisit anggaran belanja pemerintah yang
sebagian besar dibiayai dengan kredit dari BI meningkat tajam dari 63%
dari penerimaan pemerintah tahun 1962 menjadi127% tahun 1966. Selain itu, buruknya
perekonomian Indonesia masa transisi juga disebabkan oleh besarnya defisit
neraca perdagangan dan utang luar negeri, yang kebanyakan diperoleh dari negara
blok timur serta inflasi yang sangat tinggi. Disamping itu, pengawasan devisa
yang amat ketat menyebabkan nilai tukar rupiah terhadap dollar AS naik dua atau
tiga kali lipat. Akibatnya terjadi kegiatan spekulatif dan pelarian modal ke
luar negeri. Hal ini memperburuk perekonomian Indonesia pada masa itu
(Siregar,1987).
Krisis
kedua adalah laju inflasi yang tinggi pada tahun 1970-an. Hal ini disebabkan
karena banyaknya jumlah uang yang beredar dan krisis pangan akhir tahun 1972. Laju
inflasi memuncak hingga 41% tahun 1974 (Hill,1974). Selain itu terjadi
devaluasi rupiah sebesar 50% pada November 1978.
Bulan
September 1984, Indonesia mengalami krisis perbankan, yang bermula dari
deregulasi perbankan 1 Juni 1983 yang memaksa bank-bank negara untuk
memobilisasi dana mereka dan memikul risiko kredit macet, serta bebas untuk
menentukan tingkat suku bunga, baik deposito berjangka maupun kredit
(Nasution,1987). Masalah-masalah tersebut terus berlangsung hingga terjadi
krisis ekonomi yang bermula pada tahun 1997 (Tambunan,1998).
Terakhir,
antara tahun 1990-1995 ekonomi Indonesia beberapa kali mengalami gangguan dari
waktu ke waktu. Pertama, walaupun tidak menimbulkan suatu krisis yang besar, apresiasi
nilai tukar yen Jepang terhadap dollar AS sempat merepotkan Indonesia. Laju
pertumbuhan ekspor Indonesia sempat terancam menurun dan beban ULN dari
pemerintah Jepang meningkat dalam nilai dollar AS.Kedua, pada awal tahun 1994, perekonomian
Indonesia cukup terganggu dengan adanya arus pembelian dollar AS yng bersifat
spekulatif karena beredar isu akan adanya devaluasi rupiah (Tambunan,1998).
Dari
tahun 1985 ke tahun 1995, Ekonomi Thailand tumbuh rata-rata 9%. Pada 1996, dana
hedge Amerika telah menjual $400 juta mata uang Thai.Dari 1985 sampai 2 Juli
1997, baht dipatok 25 bath per dollar AS.Pada tanggal 14 dan tanggal 15 Mei
1997, nilai tukar bath Thailand terhadap dolar AS mengalami goncangan akibat
para investor asing mengambil keputusan “jual”, karena tidak percaya lagi terhadap prospek
perekonomian dan ketidakstabilan politik Negara Thailand. Untuk mempertahankan
nilai tukar bath agar tidak jatuh terus, Thailand melakukan intervensi yang
didukung oleh Bank Sentral Singapura. Namun, pada tanggal 2 Juli 1997, Bank
Sentral Thailand mengumumkan bahwa nilai tukar bath dibebaskan dari ikatan
dollar AS dan meminta bantuan IMF. Pengumuman ini menyebabkan nilai bath
terdepresiasi sekitar 15-20% hingga mencapai nilai terendah, yakni 28,20 bath
per dollar AS. Pada 1997, sebenarnya kondisi ekonomi di Indonesia tampak jauh
dari krisis. Tidak seperti Thailand, tingkat inflasi Indonesia lebih rendah.
Nilai tukar rupiah terhadap dolar, menguat. Dalam kondisi ekonomi seperti
itulah, banyak perusahaan di Indonesia meminjam uang dalam bentuk dolar AS.
Krisis
moneter yang terjadi di Thailand ini, menyebabkan Indonesia dan beberapa negara
Asia, seperti Filipina, Korea dan Malaysia mengalami krisis keuangan. Ketika
krisis melanda Thailand, nilai baht terhadap dolar anjlok dan menyebabkan nilai
dolar menguat. Penguatan nilai tukar dolar berimbas ke rupiah. Sekitar bulan
Juli 1997, di Indonesia terjadi depresiasi nilai tukar rupiah, nilai rupiah
terus merosot. Di bulan Agustus 1997 nilai tukar rupiah terhadap dolar AS
melemah dari Rp2.500,00 menjadi Rp2.650,00 per dolar AS. Sejak saat itu, posisi
mata uang Indonesia mulai tidak stabil. Padahal, pada saat itu hutang luar
negeri Indonesia, baik swasta maupun pemerintah, sudah sangat besar. Tatanan
perbankan nasional kacau dan cadangan devisa semakin menipis. Perusahaan yang
tadinya banyak meminjam dolar (ketika nilai tukar rupiah kuat terhadap dolar),
kini sibuk memburu atau membeli dolar untuk membayar bunga pinjaman mereka yang
telah jatuh tempo, dan harus dibayar dengan dolar. Nilai rupiah pun semakin
jatuh lebih dalam lagi. IMF datang dengan paket bantuan 23 milyar dolar, tapi
tidak mampu memperbaiki keadaan. Malahan akhirnya paket bantuan IMF itu, yang
dalam penggunaannya banyak terjadi penyelewengan, semakin menambah beban utang
yang harus ditanggung oleh rakyat Indonesia.
ISI:
Indonesia
merupakan salah satu Negara di Asia yang mengalami krisis mata uang, kemudian
disusul oleh krisis moneter dan berakhir dengan krisis ekonomi yang besar.
Seperti diungkapkan oleh Haris (1998),
“Krisis
ekonomi yang dialami Indonesia sejak tahun 1997 adalah yang paling parah
sepanjang orde baru. Ditandai dengan merosotnya kurs rupiah terhadap dolar yang
luar biasa, serta menurunnya pendapatan per kapita bangsa kita yang sangat
drastis. Lebih jauh lagi, sejumlah pabrik dan industri yang bakal collaps atau
disita oleh kreditor menyusul utang sebagian pengusaha yang jatuh tempo pada
tahun 1998 tak lama lagi akan menghasilka ribuan pengngguran baru dengan
sederet persoalan sosial. Ekonom, dan politik yang baru pula.”
Menurut
Fischer (1998), sesungguhnya pada masa kejayaan Negara-negara Asia Tenggara,
krisis d beberapa negara, seperti Thailand, Korea Selatan, dan Indonesia, sudah
bisa diramalkan meski waktunya tidak dapat dipastikan.Misalnya di Thailand dan
Indonesia, defisit neraca perdagangan terlalu besar dan terus meningkat setiap
tahun, sementara pasar properti dan pasar modal di dalam negeri berkembang
pesat tanpa terkendali. Selain itu, nilai tukar mata uang di dua Negara
tersebut dipatok terhadap dolar AS terlalu rendah yang mengakibatkan ada
kecenderungan besar dari dunia usaha didalam negeri untuk melakukan pinjaman
luar negeri, sehingga banyak perusahaan dan lembaga keuangan di negara-negara
itu menjadi sangat rentan terhadap risiko perubahan nilai tukar valuta asing.
Dan yang terakhir adalah aturan serta pengawasan keuangan oleh otoriter moneter
di Thailand dan Indonesia yang sangat longgar hingga kualitas pinjaman
portfolio perbankan sangat rendah.
Anggapan Fischer tersebut dapat membantu untuk menentukan apakah krisis rupiah
terjadi karena krisis bath Thailand. Sementara menurut McLeod (1998),
krisis rupiah di Indonesia adalah hasil dari akumulasi kesalahan-kesalahan
pemerintah dalam kebijakan-kebijakan ekonominya selama orde baru, termasuk
diantaranya kebijakan moneter yang mempertahankan nilai tukar rupiah pada
tingkat yang overvalued.
Krisis moneter yang terjadi di Indonesia sejak awal Juli 1997, di akhir tahun
itu telah berubah menjadi krisis ekonomi. Melemahnya nilai tukar rupiah
terhadap dolar AS, menyebabkan harga-harga naik drastis. Banyak
perusahaan-perusahaan dan pabrik-pabrik yang melakukan pemutusan hubungan kerja
(PHK) secara besar-besaran. Jumlah pengangguran meningkat dan bahan-bahan
sembako semakin langka. Krisis ini tetap terjadi, meskipun fundamental ekonomi
Indonesia di masa lalu dipandang cukup kuat dan disanjung-sanjung oleh Bank
Dunia. Yang dimaksud fundamental ekonomi yang kuat adalah pertumbuhan ekonomi
yang cukup tinggi, laju inflasi terkendali, cadangan devisa masih cukup besar
dan realisasi anggaran pemerintah masih menunjukkan sedikit surplus.
|
1990
|
1991
|
1992
|
1993
|
1994
|
1995
|
1996
|
1997
|
|
Pertumbuhan
ekonomi (%)
|
7,24
|
6,95
|
6,46
|
6,50
|
7,54
|
8,22
|
7,98
|
4,65
|
|
Tingkat
Inflasi (%)
|
9,93
|
9,93
|
5,04
|
10,18
|
9,66
|
8,96
|
6,63
|
11,60
|
|
Neraca
pembayaran (US$)
|
2,099
|
1,207
|
1,743
|
741
|
806
|
1,516
|
4,451
|
-10,021
|
|
Neraca
perdagangan
|
5,352
|
4,801
|
7,022
|
8,231
|
7,901
|
6,533
|
5,948
|
12,964
|
|
Neraca
berjalan
|
-3,24
|
-4,392
|
-3,122
|
-2,298
|
-2,96
|
-6,76
|
-7,801
|
-2,103
|
|
Neraca
modal
|
4,746
|
5,829
|
18,111
|
17.972
|
4,008
|
10,589
|
10,989
|
-4,845
|
|
Pemerintah
(neto)
|
633
|
1,419
|
12,752
|
12,753
|
307
|
336
|
-522
|
4,102
|
|
Swasta
(neto)
|
3,021
|
2,928
|
3,582
|
3,216
|
1,593
|
5,907
|
5,317
|
-10,78
|
|
PMA
(neto)
|
1,092
|
1,482
|
1,777
|
2,003
|
2,108
|
4,346
|
6,194
|
1,833
|
|
Cadangan
devisa akhir tahun (US$)
|
8,661
|
9,868
|
11.611
|
12,352
|
13,158
|
14,674
|
19,125
|
17,427
|
|
(bulan
impor nonmigas c&f)
|
4,7
|
4,8
|
5,4
|
5,4
|
5,0
|
4,3
|
5,2
|
4,5
|
|
Debt-service
ratio (%)
|
30,9
|
32,0
|
31,6
|
33,8
|
30,0
|
33,7
|
33,0
|
|
|
Nilai
tukar Des. (Rp/US$)
|
1,901
|
1,992
|
2,062
|
2,11
|
2,2
|
2,308
|
2,383
|
4.65
|
|
APBN*
(Rp.milyar)
|
3,203
|
433
|
-551
|
-1,852
|
1,495
|
2,807
|
818
|
456
|
*Tahun
anggaran
Sumber
: BPS,Indikator ekonomi; Bank Indonesia, Statistik Keuangan Indonesia;World
Bank, Indonesia in Crisis, July 2, 1998
Menanggapi
perkembangan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang mulai merosot sejak
bulan Mei 1997, pada bulan Juli 1997 BI melakukan empat kali intervensi dengan
memperlebar rentang intervensi. Namun pengaruhnya tidak banyak. Nilai rupiah
dalam dolar AS terus tertekan. Tanggal 13 Agustus 1997 rupiah mencapai nilai
terendah hingga saat itu, yakni dari Rp2.655,00 menjadi Rp2.682,00 per dollar
AS. BI akhirnya menghapuskan rentang intervensi dan pada akhirnya rupiah turun
ke Rp2.755,00 per dollar AS. Tetapi terkadang nilai rupiah juga mengalami
penguatan beberapa poin. Misalnya, pada bulan Maret 1988 nilai rupiah mencapai
Rp10.550,00 untuk satu dollar AS, walaupun sebelumnya, antara bulan Januari dan
Februari sempat menembus Rp11.000,00 rupiah per dollar AS. Selama periode
Agustus 1997-1998, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS terendah terjadi pada
bulan Juli 1998, yakni mencapai nilai antara Rp14.000,00 dan Rp15.000,00 per
dollar AS. Sedangkan dari bulan September 1998 hingga Mei 1999, perkembangan
kurs rupiah terhadap dolar AS berada pada nilai antara Rp8.000,00 dan
Rp11.000,00 per dollar AS. Selama periode 1 Januari 1998 hingga 5 Agustus 1998,
depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dollar AS adalah yang paling tinggi
dibandingkan dengan mata uang-mata uang Negara-negara Asia lainnya yang juga
mengalami depresiasi terhadap dolar AS selama periode tersebut.
Perubahan
Nilai Tukar Mata Uang Beberapa Negara Asia : 30/6/97-8/5/98
|
Negara
|
US$/100
Uang lokal 6/30’97
|
12/31’97
|
Perubahan
(%)
6/30-12/31
|
5/8’98
|
Perubahan
(%)
1/1-5/8’98
|
Perubahan
Kumulatif (%)
6/30’97-5/8’98
|
|
Thailand
|
4,05
|
2,08
|
-48,7
|
2,59
|
24,7
|
-36
|
|
Malaysia
|
39,53
|
25,70
|
-35,0
|
26,25
|
2,1
|
-33,6
|
|
Indonesia
|
0,04
|
0,02
|
-44,0
|
0,01
|
-53,0
|
-73,8
|
|
Filipina
|
3,79
|
2,51
|
-33,9
|
2,54
|
1,3
|
-33,0
|
|
Hongkong
|
12,90
|
12,90
|
0,0
|
12,90
|
0,0
|
0,0
|
|
Korea
Selatan
|
0,11
|
0,06
|
-47,7
|
0,07
|
21,9
|
-36,2
|
|
Taiwan
|
3,60
|
3,06
|
-14,8
|
3,10
|
1,2
|
-13,8
|
|
Singapura
|
69,93
|
59,44
|
-15,0
|
61,80
|
4,0
|
-11,6
|
Sumber
:Goldstein (1998)
Sebagai
konsekuensinya, BI pada tanggal 14 Agustus 1997 terpaksa membebaskan nilai
tukar rupiah terhadap valuta asing. Dengan demikian, BI tidak melakukan
intervensi lagi di pasar valuta asing, sehingga nilai tukar ditentukan oleh
kekuatan pasar.
Ada asap pasti ada api. Pernyataan tersebut menggambarkan bahwa sesuatu yang
terjadi, itu pasti ada penyebabnya. Begitu pula dengan adanya krisis yang
terjadi, pasti ada faktor-faktor yang menyebabkan krisis itu terjadi. Analisis
dari faktor-faktor ini diperlukan, karena untuk menangani krisis tersebut
tergantung dari ketepatan diagnosa. Ada beberapa pendapat mengenai
faktor-faktor tersebut, antara lain :
1. Ada
sekelompok peneliti, yakni Tambunan (1998), Roubini (1998), Kaminsky dan
Reinhart (1996), dan Krugman (1979), yang berpendapat bahwa penyebab utama
suatu krisis ekonomi adalah karena rapuhnya fundamental ekonomi domestik dari
Negara yang bersangkutan, seperti defisit transaksi berjalan yang besar dan
terus menerus dan utang luar negeri jangka pendek yang sudah melewati batas
normal.
2. Anwar
Nasution (1998:28) melihat besarnya defisit neraca berjalan dan utang luar
negeri ditambah lemahnya sistim perbankan nasional sebagai akar terjadinya
krisis finansial.
3. Ada
kelompok peneliti lain,yakni Eichengreen dan Wyplosz (1993), Martinez-Peria
(1998), dan Obstfeld (1986),yang berpendapat bahwa krisis ekonomi terjadi
karena hancurnya sistem penentuan kurs tetap di Negara-negara yang fundamental
ekonomi atau pasarnya baik.
4. Bank
Dunia melihat adanya empat sebab utama yang bersama-sama membuat krisis menuju
kea rah kebangkrutan (World Bank,1998,pp. 1.7-1.11). Empat sebab itu antara
lain, akumulasi utang swasta luar negeri yang cepat dari tahun
1992-1997,kelemahan pada sistim perbankan, masalah governance,termasuk
kemampuan pemerintah dalam menangani dan mengatasi krisis, dan yang terakhir
adalah ketidakpastian politik dalam menghadapi Pemilu yang lalu dan pertanyaan
mengenai kesehatan Presiden Soeharto pada waktu itu.
5. Lepi
T.Tarmidi berpendapat bahwa penyebab utama dari terjadinya krisis adalah
merosotnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang sangat tajam. Selain itu,
ada beberapa faktor lainnya menurut kejadiannya, antara lain :
a. Dianutnya
sistim devisa yang terlalu bebas tanpa adanya pengawasan yang memadai, yang
memungkinkan arus modal dan valas dapat mengalir keluar-masuk secara bebas.
b. Tingkat
depresiasi rupiah yang relatif rendah, berkisar antara 2,4% (1993) hingga 5,8%
(1991) antara tahun 1998 hingga 1996, yang berada dibawah fakta nilai tukar,
menyebabkan nilai rupiah secara kumulatif sangat overvalued.
c. Akar
dari segala permasalahan adalah utang luar negeri swasta jangka pendek dan
menengah sehingga nilai tukar rupiah mendapat tekanan yang berat karena tidak
tersedia cukup devisa untuk membayar utang yang jatuh tempo beserta bunganya,
ditambah sistim perbankan nasional yang lemah.
d. Permainan
yang dilakukan oleh spekulan asing yang dikenal hedge fundstidak mungkin
dapat dibendung dengan melepas cadangan devisa yang dimiliki Indonesia pada
saat itu, karena prakek margin trading, yang memungkinkan dengan modal
relatif kecil bermain dalam jumlah besar.
e. Kebijakan
fiskal dan moneter tidak konsisten dalam suatu sistim nilai tukar dengan pita
batas intervensi.
f. Defisit
neraca berjalan yang semakin membesar (IMF Research Department Staff: 10; IDE),
yang disebabkan karena laju peningkatan impor barang dan jasa lebih besar dari
ekspor dan melonjaknya pembayaran bunga pinjaman.
g. Penanaman
modal asing portfolio yang pada awalnya membeli saham besar-besaran
yang diiming-imingi keuntungan yang besar yang ditunjang oleh perkembangan
moneter yang relatif stabil, kemudian mulai menarik dananya keluar dalam jumlah
besar.
h. IMF
tidak membantu sepenuh hati dan terus menunda pengucuran bantuan yang
dijanjikannya dengan alas an pemerintah tidak melaksanakan 50 butir kesepakatan
dengan baik. Dan Negara-negara sahabat yang menjanjikan akan membantu,
juga menunda bantuannya menunggu signal dari IMF.
i.
Spekulan domestik juga meminjam dana dari
sistim perbankan untuk bermain.
j.
Terjadi krisis kepercayaan dan kepanikan
yang menyebabkan masyarakat luas menyerbu membeli dollar AS, agar nilai
kekayaan tidak merosot dan malah bias menarik keuntungan dan merosotnya nilai
tukar rupiah.
k. Terdapatnya
keterkaitan erat dengan Yen Jepang, yang nilainya melemah terhadap dollar AS.
1. Yang
pertama, stok hutang luar negeri swasta yang sangat besar dan umumnya berjangka
pendek, telah menciptakan kondisi bagi “ketidakstabilan”. Hal ini diperburuk
oleh rasa percaya diri yang berlebihan, bahkan cenderung mengabaikan, dari para
menteri di bidang ekonomi maupun masyarakat perbankan sendiri menghadapi
besarnya serta persyaratan hutang swasta tersebut.
Pemerintah selama ini selalu ekstra hati-hati dalam
mengelola hutang pemerintah (atau hutang publik lainnya), dan senantiasa
menjaganya dalam batas-batas yang dapat tertangani (manageable). Akan tetapi
untuk hutang yang dibuat oleh sektor swasta Indonesia, pemerintah sama sekali
tidak memiliki mekanisme pengawasan. Setelah krisis berlangsung, barulah
disadari bahwa hutang swasta tersebut benar -benar menjadi masalah yang serius.
Antara tahun 1992 sampai dengan bulan Juli 1997, 85% dari penambahan hutang
luar negeri Indonesia berasal dari pinjaman swasta (World Bank, 1998). Hal ini
mirip dengan yang terjadi di negara-negara lain di Asia yang dilanda krisis.
Dalam banyak hal, boleh dikatakan bahwa negara telah menjadi korban dari
keberhasilannya sendiri. Mengapa demikian? Karena kreditur asing tentu
bersemangat meminjamkan modalnya kepada perusahaan-perusahaan (swasta) di
negara yang memiliki inflasi rendah, memiliki surplus anggaran, mempunyai
tenaga kerja terdidik dalam jumlah besar, memiliki sarana dan prasarana yang
memadai, dan menjalankan sistem perdagangan terbuka.
Daya tarik dari “dynamic economies’” ini telah
menyebabkan net capital inflows atau arus modal masuk (yang meliputi
hutang jangka panjang, penanaman modal asing, dan equity purchases) ke
wilayah Asia Pasifik meningkat dari US$25 milyar pada tahun 1990 menjadi lebih
dari US$110 milyar pada tahun 1996 (Greenspan 1997). Sayangnya, banyaknya modal
yang masuk tersebut tidak cukup dimanfaatkan untuk sektor-sektor yang
produktif, seperti pertanian atau industri, tetapi justru masuk ke pembiayaan
konsumsi, pasar modal, dan khusus bagi Indonesia dan Thailand, ke sektor
perumahan (real estate). Di sektor-sektor ini memang terjadi ledakan (boom)
karena sebagian dipengaruhi oleh arus modal masuk tadi, tetapi sebaliknya
kinerja ekspor yang selama ini menjadi andalan ekonomi nasional justru mengalami
perlambatan, akibat apresiasi nilai tukar yang terjadi, antara lain, karena
derasnya arus modal yang masuk itu.
Selain itu, hutang swasta tersebut banyak yang tidak
dilandasi oleh kelayakan ekonomi, tetapi lebih mengandalkan koneksi politik,
dan seakan didukung oleh persepsi bahwa negara akan ikut menanggung biaya
apabila kelak terjadi kegagalan. Lembaga keuangan membuat pinjaman atas
dasar perhitungan aset yang telah “digelembungkan” yang pada gilirannya
mendorong lagi terjadinya apresiasi lebih lanjut (Kelly and Olds 1999). Ini
adalah akibat dari sistem yang sering disebut sebagai “crony
capitalism”. Moral hazard dan penggelembungan aset tersebut, seperti
dijelaskan oleh Krugman (1998), adalah suatu strategi “kalau untung aku yang
ambil, kalau rugi bukan aku yang tanggung (heads I win tails somebody else
loses)”. Di tengah pusaran (virtous circle) yang semakin hari makin
membesar ini, lembaga keuangan meminjam US dollar, tetapi menyalurkan
pinjamannya dalam kurs lokal (Radelet and Sachs 1998). Yang ikut memperburuk
keadaan adalah batas waktu pinjaman (maturity) hutang swasta tersebut rata-rata
makin pendek. Pada saat krisis terjadi, rata-rata batas waktu pinjaman sektor
swasta adalah 18 bulan, dan menjelang Desember 1997 jumlah hutang yang harus
dilunasi dalam tempo kurang dari satu tahun adalah sebesar US$20,7 milyar
(World Bank 1998).
2. Yang
kedua, dan terkait erat dengan masalah di atas, adalah banyaknya kelemahan
dalam sistem perbankan di Indonesia. Dengan kelemahan sistemik perbankan
tersebut, masalah hutang swasta eksternal langsung beralih menjadi masalah
perbankan dalam negeri.
Ketika liberalisasi system perbankan diberlakukan pada
pertengahan tahun 1980-an, mekanisme pengendalian dan pengawasan dari
pemerintah tidak efektif dan tidak mampu mengikuti cepatnya pertumbuhan sektor
perbankan. Yang lebih parah, hampir tidak ada penegakan hukum terhadap
bank-bank yang melanggar ketentuan, khususnya dalam kasus peminjaman ke
kelompok bisnisnya sendiri, konsentrasi pinjaman pada pihak tertentu, dan
pelanggaran kriteria layak kredit. Pada waktu yang bersamaan banyak sekali bank
yang sesunguhnya tidak bermodal cukup (undercapitalized) atau
kekurangan modal, tetapi tetap dibiarkan beroperasi. Semua ini berarti,
ketika nilai rupiah mulai terdepresiasi, sistem perbankan tidak mampu
menempatkan dirinya sebagai “peredam kerusakan”, tetapi justru menjadi korban
langsung akibat neracanya yang tidak sehat.
3. Yang
ketiga, sejalan dengan makin tidak jelasnya arah perubahan politik, maka isu
tentang pemerintahan otomatis berkembang menjadi persoalan ekonomi pula.
Hill (1999) menulis bahwa banyaknya pihak yang
memiliki vested interest dengan intrik-intrik politiknya yang menyebar ke
mana-mana telah menghambat atau menghalangi gerak pemerintah, untuk mengambil
tindakan tegas di tengah krisis.Jauh sebelum krisis terjadi, investor asing dan
pelaku bisnis yang bergerak di Indonesia selalu mengeluhkan kurangnya
transparansi, dan lemahnya perlindungan maupun kepastian hukum. Persoalan ini
sering dikaitkan dengan tingginya “biaya siluman” yang harus dikeluarkan bila
orang melakukan kegiatan bisnis di sini. Anehnya, selama Indonesia menikmati
economic boom persepsi negatif tersebut tidak terlalu menghambat ekonomi
Indonesia. Akan tetapi begitu krisis menghantam, maka segala kelemahan itu
muncul menjadi penghalang bagi pemerintah untuk mampu mengendalikan krisis.
Masalah ini pulalah yang mengurangi kemampuan kelembagaan pemerintah untuk
bertindak cepat, adil, dan efektif. Akhirnya semua itu berkembang menjadi
“krisis kepercayaan” yang ternyata menjadi penyebab paling utama dari segala
masalah ekonomi yang dihadapi pada waktu itu. Akibat krisis kepercayaan itu,
modal yang dibawa lari ke luar tidak kunjung kembali, apalagi modal baru.
4. Yang
keempat, perkembangan situasi politik telah makin menghangat akibat krisis
ekonomi, dan pada gilirannya memberbesar dampak krisis ekonomi itu sendiri.
Faktor ini merupakan hal yang paling sulit diatasi.
Kegagalan dalam mengembalikan stabilitas social-politik telah mempersulit
kinerja ekonomi dalam mencapai momentum pemulihan secara mantap dan
berkesinambungan.
Meskipun persoalan
perbankan dan hutang swasta menjadi penyebab dari krisis ekonomi, namun, kedua
faktor yang disebut terakhir di atas adalah penyebab lambatnya pemulihan krisis
di Indonesia. Pemulihan ekonomi musykil, bahkan tidak mungkin dicapai, tanpa
pulihnya kepercayaan pasar, dan kepercayaan pasar tidak mungkin pulih tanpa
stabilitas politik dan adanya permerintahan yang terpercaya (credible).
Krisis
Asia berpengaruh ke mata uang, pasar
saham, dan harga aset lainnya
di beberapa negara Asia. Indonesia, Korea Selatan dan Thailand adalah beberapa
negara yang terpengaruh besar oleh krisis ini. Krisis ekonomi ini juga menuju
ke kekacauan politk, paling tercatat dengan mundurnya Suharto di
Indonesia dan Chavalit Yongchaiyudh di
Thailand. Ada peningkatan anti-Barat, dengan George
Soros dan IMF khususnya,
keluar sebagai kambing hitam. Secara budaya, krisis finansial Asia
mengakibatkan kemunduran terhadap ide adanya beberapa set "Asian value",
yaitu Asia Timur memiliki struktur ekonomi dan politik yang superior dibanding
Barat. Krisis Asia juga meningkatkan prestise ekonomi RRT. Krisis Asia
menyumbangkan ke krisis Rusia dan Brasil pada 1998,
karena setelah krisis Asia bank tidak ingin meminjamkan ke negara berkembang.
Krisis ini telah dianalisa oleh para pakar ekonomi karena perkembangannya,
kecepatan, dinamismenya; dia memengaruhi belasan negara, memiliki efek ke
kehidupan berjuta-juta orang, terjadi dalam waktu beberapa bulan saja. Mungkin
para pakar ekonomi lebih tertarik lagi dengan betapa cepatnya krisis ini
berakhir, meninggalkan ekonomi negara berkembang tak berpengaruh. Keingintahuan
ini telah menimbulkan ledakan di pelajaran tentang ekonomi finansial dan
"litani" penjelasan mengapa krisis ini terjadi. Beberapa kritik
menyalahkan tindakan IMF dalam
krisis, termasuk oleh pakar ekonomi Bank
Dunia Joseph
Stiglitz.
Sejak
bulan Juli 1997, Indonesia mulai terkena imbas krisis moneter yang menimpa
dunia khususnya Asia Tenggara. Struktur ekonomi nasional Indonesia saat itu
masih lemah untuk mampu menghadapi krisis global tersebut. Dampak negatif yang
ditimbulkan antara lain, kurs rupiah terhadap dollar AS melemah pada tanggal 1
Agustus 1997, pemerintah melikuidasi 16 bank bermasalah pada akhir tahun 1997,
pemerintah membentuk Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang mengawasi
40 bank bermasalah lainnya dan mengeluarkan Kredit Likuiditas Bank Indonesia
(KLBI) untuk membantu bank-bank bermasalah tersebut. Namun kenyataannya terjadi
manipulasi besar-besaran terhadap dana KLBI yang murah tersebut.
Dampak
negatif lainnya adalah kepercayaan internasional terhadap Indonesia menurun,
perusahaan milik Negara dan swasta banyak yang tidak dapat membayar utang luar
negeri yang akan dan telah jatuh tempo, angka pemutusan hubungan kerja
meningkat karena banyak perusahaan yang melakukan efisiensi atau menghentikan
kegiatannya, kesulitan menutup APBN, biaya sekolah di luar negeri melonjak,
laju inflasi yang tinggi, angka kemiskinan meningkat dan persediaan barang
nasional, khususnya Sembilan bahan pokok di pasaran mulai menipis pada akhir
tahun 1997. Akibatnya, harga-harga barang naik tidak terkendali dan berarti
biaya hidup semakin tinggi.
Selain memberi dampak negatif, krisis ekonomi juga membawa dampak positif.
Secara umum impor barang, termasuk impor buah menurun tajam, perjalanan ke luar
negeri dan pengiriman anak sekolah ke luar negeri,kebalikannya arus masuk turis
asing akan lebih besar, meningkatkan ekspor khususnya di bidang pertanian,
proteksi industri dalam negeri meningkat, dan adanya perbaikan dalam neraca
berjalan. Krisis ekonomi juga menciptakan suatu peluang besar bagi Unit Kecil
Menengah (UKM) dan Industri Skala Kecil (ISK), yakni pertumbuhan jumlah unit
usaha,jumlah pekerja atau pengusaha, munculnya tawaran dari IMB untuk melakukan
mitra usaha dengan ISK, peningkatan ekspor, dan peningkatan pendapatan untuk
kelompok menengah ke bawah.Namun secara keseluruhan, dampak negatif dari
jatuhnya nilai tukar rupiah masih lebih besar dari dampak positifnya.
Pada
awalnya pemerintah berusaha untuk menangani sendiri masalah krisis ini. Namun
setelah menyadari bahwa merosotnya nilai tukar rupiah terhadap dollar AS tidak
dapat dibendung sendiri, lebih lagi cadangan dollar AS di BI sudah mulai
menipis karena terus digunakan untuk meningkatkan kembali nilai tukar rupiah,
tanggal 8 Oktober 1997 pemerintah resmi akan meminta bantuan kepada IMF.
Strategi pemulihan IMF dalam garis besarnya ialah mengembalikan kepercayaan
masyarakat dalam dan luar negeri terhadap kinerja ekonomi Indonesia. Inti dari
setiap program pemulihan ekonomi adalah restrukturisasi sektor finansial
(Fischer 1998b). Kemudian antara Indonesia dan IMF membuat nota kesepakatan,
terdiri atas 50 butir kebijakan mencakup ekonomi makro (fiskal dan moneter),
restrukturisasi sektor keuangan, dan reformasi struktural, yang ditandatangani
bersama.
Butir-butir dalam kebijakan fiskal meliputi, tetap menggunakan prinsip anggaran
berimbang, usaha-usaha untuk mengurangi pengeluaran, seperti menghilangkan
subsidi BBM dan listrik serta membatalkan sejumlah proyek infrastruktur besar,
dan yang terakhir meningkatkan pendapatan pemerintah dengan penangguhan PPN dan
fasilitas pajak serta bea cukai, mengenakan pajak tambahan terhadap bensin,
memperbaiki audit PPN dan memperbanyak objek pajak.
Namun kesepakatan itu gagal, karena syarat-syarat dari IMF dirasa berat oleh
Indonesia. Maka dari itu dilakukanlah negosiasi dan dihasilkan kesepakatan yang
ditandatangani 15 Januari 1998. Pokok-pokok dari program IMF itu antara lain,
kebijakan makro ekonomi yang terdiri dari kebijakan fiskal dan kebijakan
moneter serta nilai tukar, kemudian restrukturisasi sektor keuangan yang
terdiri dari program restrukturisasi bank dan memperkuat aspek hukum dan
pengawasan untuk perbankan, dan yang terakhir adalah reformasi structural yang
terdiri dari perdagangan luar negeri dan investasi, deregulasi dan
swastanisasi, social safety net dan lingkungan hidup.
Pelaksanaan kesepakatan kedua ini kembali menghadapi bebagai hambatan, kemudian
diadakan negosiasi ulang yang menghasilkan Supplementary Memorandumpada
tanggal 10 April 1998 yang terdiri atas 20 butir, 7 appendix dan satu matriks.
Strategi yang akan dilaksanakan adalah menstabilkan rupiah pada tingkat yang
sesuai dengan kekuatan ekonomi Indonesia, memperkuat dan mempercepat
restrukturisasi sistim perbankan, memperkuat implementasi reformasi struktural
untuk membangun ekonomi yang efisien dan berdaya saing, menyusun kerangka untuk
mengatasi masalah utang perusahaan swasta, dan yang terakhir adalah
mengembalikan pembelanjaan perdagangan pada keadaan yang normal, sehingga
ekspor bangkit kembali.
Sedangkan
ke tujuh appendix itu antara lain, kebijakan moneter dan suku bunga,
pembangunan sektor perbankan, bantua anggaran pemerintah untuk golongan lemah,
reformasi BUMN dan swastanisasi, reformasi structural, restrukturisasi utang
swasta, dan hukum kebangkrutan dan reformasi yuridis.
Ekonomi
indonesia saat ini optimis pertumbuhan ekonomi yang meningkat.dengan
pertumbuhan dan pendapatan nasional yang semakin meningkat kita dapat melihat
perkembangan dan kemajuan kita pada negara lain. dengan pendapatan nasional per
tahun indonesia mampu memberikan kemajuan.ekonomi makro yang sangat berpengaruh
dalam pertumbuhan ekonomi saat ini.salah satu pertumbuhan ekonomi itu dapat
dilihat dengan permintaan domestik masih akan menjadi penopang utama
kinerja perekonomian. Selain itu, ekspor dan impor, serta investasi.
Di
lihat dari sedikit perekonomian makro dibidang perbankan ini dapat kita rasakan
pertumbuhan ekonomi itu meningkat.Bank Indonesia (BI) memperkirakan pertumbuhan
ekonomi sepanjang triwulan I-2011 masih akan tumbuh tinggi, yakni di kisaran
6,4 persen. Sehingga, sepanjang tahun ini, perekonomian Indonesia diproyeksikan
tumbuh di kisaran 6-6,5 persen.
Gubernur
Bank Indonesia Darmin Nasution mengungkapkan hal itu dalam rapat kerja dengan
Komisi XI (membidangi keuangan dan perbankan) DPR, Senin (14/2). “Prospek
perekonomian ke depan akan terus membaik dan diperkirakan akan lebih tinggi,”
kata Darmin.
Dia
mengatakan, permintaan domestik masih akan menjadi penopang utama kinerja
perekonomian. Selain itu, ekspor dan impor, serta investasi, juga akan tumbuh
pesat. Ia menambahkan, Indonesia sudah melalui tantangan yang di 2010. Dengan
pertumbuhan ekonomi yang cukup baik di tahun lalu, yakni 6,1 persen, akan
mempermudah mencapai target pertumbuhan di 2011. Meski demikian, inflasi tinggi
masih akan menjadi tantangan serius di tahun ini.
Setiap
awal bulan BPS Indonesia mengumumkan data makro ekonomi bulanan dan pekan
pertama bulan Agustus ini BPS telah merilis beberapa data makro ekonomi seperti
data inflasi bulan Juli 2014, data ekspor dan impor bulan Juni 2014, serta secara
kuartalan BPS merilis data PDB kuartal II tahun 2014.
Dari
data-data tersebut, secara garis besar kita bisa melihat seperti apa kondisi
ekonomi Indonesia terkini bahkan data PDB kuartal II tahun 2014 menunjukkan
kondisi pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang kuartal kedua dan juga periode
semester I 2014 yang dibandingkan dengan pertumbuhan tahun 2013 pada periode
yang sama. Dibawah ini juga selain kondisi makro ekonomi Indonesia juga
kita bisa melihat kondisi ekonomi dari sebagian sektor riil dan sektor moneter
baik itu perbankan, pasar uang dan juga pasar modal.
Inflasi
dan Neraca Perdagangan rilis data pertama yang dikeluarkan BPS awal bulan ini
ialah data inflasi Indonesia untuk bulan Juli tahun 2014 yang tercatat alami
penurunan ke level 4,53 persen (yoy), data ini tidak mengikuti trend liburan
pertengahan tahun dan momentum lebaran yang selalu menunjukkan kenaikan
inflasi.
Meskipun
sedikit melenceng dari proyeksi ekonom namun secara bulanan inflasi Indonesia
masih tercatat kurang dari 1 persen sesuai harapan. Dan sebagai informasi,
pemerintah menargetkan inflasi tahun 2014 4,5% dengan deviasi kurang lebih 1%.
Dari
sektor riil, BPS juga mengumumkan kinerja ekspor dan impor Indonesia yang juga
menunjukkan terjadinya defisit perdagangan luar negeri dari rilis neraca
perdagangan di bulan Juni lalu. Nilai ekspor Indonesia di bulan Juni 2014
mencapai US$15,42 miliar atau mengalami peningkatan sebesar 4,00 persen
dibanding ekspor Mei 2014, demikian juga bila dibanding Juni 2013 mengalami
peningkatan sebesar 4,45 persen.
Hal
yang sama juga terjadi pada nilai impor Indonesia Juni 2014 mencapai
US$15,72 miliar atau naik 6,44 persen dibanding Mei 2014, demikian pula jika
dibanding Juni 2013 naik 0,54 persen. Kontribusi terbesar kenaikan impor ini
dari sektor non migas yang mencapai US$12,33 miliar atau naik 11,41
persen dibanding Mei 2014, sementara bila dibanding Juni 2013 naik 1,83 persen.
Namun secara semester juga impor Indonesia mengalami penurunan sama seperti
dengan nilai ekspor.
Dan
dilihat dari rilis neraca perdagangan yang dikeluarkan BPS terjadi defisit pada
perdagangan luar negeri setelah bulan sebelumnya mengalami surplus. Laporan
data neraca perdagangan Indonesia untuk bulan Juni 2014 menunjukkan bahwa
Indonesia mengalami defisit sebesar US$ 305,1 juta, angka tersebut memburuk
dari data bulai Mei yang mencatatkan surplus sebesar US$ 70 juta. Defisit nilai
perdagangan Indonesia ini disebabkan defisit sektor migas sebesar US$ 0,60
miliar, meskipun sektor non migas surplus US$ 0,30 miliar.
Pertumbuhan
Ekonomi Indonesia. Data kuartalan yang dirilis BPS awal pekan ini yaitu data
PDB kuartal II tahun 2014 yang menunjukkan terjadinya perlambatan pada
pertumbuhan ekonomi negeri ini pada periode April-Juni 2014 bahkan rilis
pertumbuhan PDB ini lebih rendah dari perkiraan BI. Melambatnya pertumbuhan ini
disebabkan oleh melambatnya beberapa komponen seperti menurunnya belanja
pemerintah,kinerja investasi nonbangunan atau terkait dengan ekspor.
Realisasi
pertumbuhan PDB pada kuartal II tahun 2014 sebesar 5,12% (yoy), yang melambat
dibandingkan dengan pertumbuhan PDB kuartal I sebesar 5,22%. Dan secara
q-to-q pertumbuhan PDB kuartal II dibandingkan dengan kuartal I hanya mencapai
2,47%. Dan secara kumulatif, untuk pertumbuhan ekonomi semester I tahun 2014
hanya tumbuh 5,17% dibandingkan tahun 2013 periode yang sama.
Pendapat
Domestik Bruto (PDB) Indonesia saat ini menempati urutan ke-18 dari 20 negara
yang mempunyai PDB terbesar di dunia. Hanya ada 5 negara Asia yang masuk ke dalam
daftar yang dikeluarkan oleh Bank Dunia. Kelima negara Asia tersebut adalah
Jepang (urutan ke-2), Cina (urutan ke-3), India (urutan ke-11), Korea Selatan
(urutan ke-15).
Indonesia
yang kini mempunyai PDB US$700 miliar, boleh saja bangga. Apalagi, dengan
pendapatan perkapita yang mencapai US$3000 per tahun menempatkan Indonesia di
urutan ke-15 negara-negara dengan pendapatan perkapita yang besar.
Pihak
Swasta
Adanya
lembaga – lembaga swadaya masyarakat, seperti Dompet Dhu’afa, bekerja sama
dengan Institut Kemandirian yang berusaha mencetak kaum muda berpotensi
meenjadi hebat sebagai pejuang ekonomi adalah cara salah satu membuat
pemerataan pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan oleh semakin banyak rakyat
Indonesia.
Pihak
Pemerintah
Sinergi
antar kementrian harus dibuat semakin solid dan saling mendukung sehingga
tidak tumpang tindih dan lebih banyak bermanfaat bagi masyarakat. Kampanye
pembentuka jiwa kewirausahaan , seperti seminar bertaraf internasional\, adalah
salah satu jalan membangkitkan potensi jiwa – jiwa pejuang ekonomi yang pantang
menyerah dan penuh kreativitas tinggi.
Dampak
Globalisasi ekonomi positif dan dampak globalisasi negatif menjadi bagian yang
tidak terpisahkan dalam dunia usaha. Ketika kita berfikir menjadi pengusaha dan
memanfaatkan setiap peluang usaha yang kita miliki sebenarnya saat itu kita
masuk kedalam sebuah sistem ekonomi dan yang paling populer adalah sistem
ekonomi kapitalis yang menjadi bagian integral dari proses globalisasi. Ada
banyak pengertian globalisasi yang secera umum mempunyai kemiripan salah satu
pengertian globalisasi adalah proses yang melintasi batas negara di mana
antarindividu, antarkelompok, dan antarnegara saling berinteraksi, bergantung,
terkait, dan mempengaruhi satu sama lain .
Sebagaimana
sebuah sistem globalisasi ekonomi mempunyai dampak positif dan juga dampak
negatif, terlepas dari pendapat pro globalisasi ekonomi dan
kontra globalisasi ekonomi kita akan mencoba menelaah secara sederhana
dampak postif globalisasi ekonomi dan dampak negatif globalisasi ekonomi.
Dampak
positif globalisasi ekonomi ditilik dari aspek kreatifitas dan daya saing
dengan semakin terbukanya pasar untuk produk-produk ekspor maka diharapkan
tumbuhnya kreatifitas dan peningkatan kualitas produksi yang disebabkan
dorongan untuk tetap eksis ditengah persaingan global, secara natural ini akan
terjadi manakala kesadaran akan keharusan berinivasi muncul dan pada giliranya
akan menghasilkan produk2 dalam negeri yang handal dan berkualitas.
Disisi
lain kondisi dimana kapababilitas daya saing yang rendah dan ketidakmampuan
Indonesia mengelola persaingan akan menimbulkan mimpi buruk begi perekonomian
negeri ini, hal ini akan mendatangkan berbaga dampak negatif globalisasi
ekonomi seperti membajirnya produk2 negeri asing seperti produk cina yang
akhirnya mamatikan produksi dalam negeri, warga negara Indonesia hanya akan
menjadi tenaga kasar bergaji murah sedangkan pekerjaan pekerjaan yang
membutuhkan skill akan dikuasai ekspatriat asing, dan sudah barang tentu
lowongan pekerjaan yang saat ini sudah sangat sempit akan semakin habis karena
gelombang pekerja asing.
Dampak
positif globalisasi ekonomi dari aspek permodalan, dari sisi ketersediaan akses
dana akan semaikin mudah memperoleh investasi dari luar negeri. Investasi
secara langsung seperti pembangunan pabrik akan turut membuka lowongan kerja.
hanya saja dampak positif ini akan berbalik 180 derajat ketika pemerintah tidak
mampu mengelola aliran dana asing, akan terjadi justru penumpukan dana asing
yang lebih menguntungkan pemilik modal dan rawan menimbulkan krisis ekonomi
karena runtuhnya nilai mata uang Rupiah. Belum lagi ancaman dari semakin
bebas dan mudahnya mata uang menjadi ajang spekulasi. Bayangkan saja jika
sebuah investasi besar dengan meilbatkan tenaga kerja lokal yang besar tiba2 ditarik
karena dianggap kurang prospek sudah barang tentu hal ini bisa memengaruhi
kestabilan ekonomi.
Dampak
positif globalisasi ekonomi dari sisi persediaan semakin mudahnya
diperoleh barang impor yang dibutuhkan masyarakat dan belum bisa diproduksi di
Indonesia, alih tehnologi juga bisa terbuka sangat lebar, namun kondisi ini
juga bisa berdampak buruk bagi masyarakat karena kita cenderung hanya dijadikan
objek pasar, studi kasus seperti produksi motor yang di kuasai Jepang,
Indonesia hanya pasar dan keuntungan penjualan dari negeri kita akan dibawa ke
Jepang memperkaya bangsa Jepang. Dampak positif globalisasi ekonomi dari
aspek tersebut meningkatnya kegiatan pariwisata, sehingga membuka
lapangan kerja di bidang pariwisata sekaligus menjadi ajang promosi produk
Indonesia.
Globalisasi
dan liberalisme pasar dikampayekan oleh para pengusungnya sebagai cara untuk
mencapai standar hidup yang lebih tinggi, namun bagi para penentangnya
globalisasi hanya kedok para kapitalis yang akan semakin melebarnya ketimpangan
distribusi pendapatan antar negara kaya dengan negara berkembang dan
miskin. Penguasaan kapital yang lebih besar dengan menciptakan pasar global
terutama di dunia ketiga yang diyakini tidak akan mampu memenuhi standar tinggi
produk global akan membuka peluang terjadinya penumpukan kekayaan dan monopoli
usaha dan kekuasaan politik pada segelintir orang. So pilihan akan keblai
kekita mana yang kita pilih Dampak Globalisasi ekonomi positif atau dampak
globalisasi negatif.
Pada
bulan Juli 2014 Bank Indonesia telah menetapkan suku bunga acuannya atau BI
Rate sebesar 7,50% yang sama dengan suku bunga bulan sebelumnya, demikian juga
dengan suku bunga Lending Facility tetap di level 7,50% dan suku bunga Deposit
Facility tetap di level 5,75%. Harapan BI menetapkan suku bunga tersebut
tercapai pada bulan Juli lalu yang menargetkan inflasi 4,5%.
Untuk
pergerakan kurs Rupiah pada bulan Juli mengalami rebound secara bulanan setelah
bulan sebelumnya depresiasi Rupiah melemah 3,03% (m to m) dari bulan Mei
menjadi Rp.11.892 per dolar AS. Kenaikan Rupiah pada bulan Juli tercatat
meningkat 2,39% yang dari awal Juli kurs Rupiah ada di level Rp.11.864 per
dolar AS menjadi Rp.11.580 per dolar AS. Penguatan ini terjadi akibat
ekspektasi positif dari pasar terhadap ekonomi Indonesia pasca pilpres 2014.
Dari
pasar modal, sepanjang Juli 2014 Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terbilang
cukup memuaskan dengan mencetak return sebesar 4.32 persen. Angka
tersebut lebih besar daripada kinerja IHSG pada Juli 2013 yang justru mengalami
penurunan sebesar -3% persen. Dan selama perjalanan sebulan tersebut, IHSG
sempat mencetak rekor tertinggi di level 5165,416 pada tanggal 10 Juli 2014
yakni satu hari setelah pemilihan presiden berlangsung.
Dari
keterangan diatas, terlihat kondisi perekonomian bangsa ini hingga pertengahan
tahun 2014 masih optimis meskipun pertumbuhan terus terkoreksi sejak awal tahun
ini. Hal yang perlu diperhatikan pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan
periode kuartal berikutnya dengan meningkatkan kinerja sektor ekspor setiap
bulannya.
Selama
ini yang menjadi hambatan pada ekspor di kontribusi dari sektor pertambangan
yang terus merosot ekspornya. Namun dengan khabar terkini dari perusahaan
Freeport yang akan melanjutkan ekspor konsentrat tembaga pada pekan ini
setelah sempat terhenti karena masalah pajak, ada harapan akan meningkatkan
kembali ekspor bangsa ini.
Awal
tahun 2015 menjadi momentum tepat untuk memprediksi kondisi perekonomian
Indonesia kedepan. Sebagai salah satu negara yang baru saja mengalami
perombakan politik, serangkaian kebijakan baru tentunya akan mempengaruhi
proyeksi ekonominya. Meskipun laju perekonomian di tahun lalu mengalami
perlambatan, namun sejumlah ahli dan ekonomi justru memprediksi bahwa di tahun
2015 perekonomian Indonesia akan mengalami peningkatan.
Pada
pertengahan Januari lalu, Bank Indonesia menetapkan untuk
mempertahankan BI Rate sebesar 7,75%, dengan suku bunga Lending Facility dan
suku bunga Deposit Facility masing-masing tetap pada level 8,00% dan 5,75%.
Kemudikan dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap perkembangan ekonomi Indonesia
di 2014 dan prospek ekonomi 2015 dan 2016 yang menunjukkan bahwa kebijakan
tersebut masih konsisten dengan upaya untuk mengarahkan inflasi menuju ke
sasaran 4±1% pada 2015 dan 2016, dan mendukung pengendalian defisit transaksi
berjalan ke tingkat yang lebih sehat.
Mengacu
pada evaluasi terhadap perekonomian di tahun lalu, di tahun ini Bank Indonesia
memperkirakan perekonomian Indonesia semakin baik, dengan pertumbuhan
ekonomi yang lebih tinggi dan stabilitas makroekonomi yang tetap terjaga,
ditopang oleh perbaikan ekonomi global dan semakin kuatnya reformasi struktural
dalam memperkuat fundamental ekonomi nasional.
Perekonomian
Indonesia tahun 2014 diprakirakan tumbuh sebesar 5,1%, melambat dibandingkan
dengan 5,8% pada tahun sebelumnya. Dari sisi eksternal, perlambatan tersebut
terutama dipengaruhi oleh ekspor yang menurun akibat turunnya permintaan dan
harga komoditas global, serta adanya kebijakan pembatasan ekspor mineral
mentah. Meskipun ekspor secara keseluruhan menurun, ekspor manufaktur cenderung
membaik sejalan dengan berlanjutnya pemulihan AS. Dari sisi permintaan
domestik, perlambatan tersebut didorong oleh terbatasnya konsumsi pemerintah
seiring dengan program penghematan anggaran.
Sementara
itu, kegiatan investasi juga masih tumbuh terbatas. Kinerja pertumbuhan ekonomi
yang masih cukup tinggi terutama ditopang oleh konsumsi rumah tangga yang tetap
solid. Pada tahun 2015, pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan lebih tinggi,
yaitu tumbuh pada kisaran 5,4-5,8%. Berbeda dengan 2014, di samping tetap kuatnya
konsumsi rumah tangga, tingginya pertumbuhan ekonomi di 2015 juga akan didukung
oleh ekspansi konsumsi dan investasi pemerintah sejalan dengan peningkatan
kapasitas fiskal untuk mendukung kegiatan ekonomi produktif, termasuk
pembangunan infrastruktur.
·
Dari Segi Properti
Dan
tidak kalah seksinya jika membahas perkembangan ekonomi dari segi properti,
seperti psatnya pertumbuhan pusat perbelanjaan di JABODETABEK dan beberapa kota
besar seperti Bandung dan Surabaya. Berdasarkan riset Boston Consulting Group,
Indonesia saat ini memiliki 45 juta orang yang tergolong dalam kelas menengah
yang memiliki kebiasaan membelanjakan uangnya di luar kebutuhan utama, hal
inilah yang memicu pertumbuhan pusat perbelanjaan tersebut. Namun tidak
berhenti di pertumbuhan pusat perbelanjaan saja. Pertumbuhan positif pun
diperkirakan akan dialami semua bagian sektor seperti apartemen, perkantoran
komersial, hotel, maupun kawasan industri.
·
Dari Segi Industri Petrokimia
Industri
petrokimia di Indonesia masih dalam tahap berkembang. Konsumsi per kapita saat
ini rendah dibandingkan dengan Negara lainnya di ASEAN. Meskipun permintaan
yang rendah, namun tingkat pertumbuhan yang terjadi tergolong sehat pada 5 – 8%
per tahun yang diperkirakan akan maju.
·
Dari Segi Gas Alam
Indonesia
memproduksi sekitar 3 triliun kubik gas alam setiap tahunnya dan itu mengalami
pertumbuhan baik sekitar 2,5 – 3,0% setiap tahunnya. Gas alam menyumbang 25%
dari pasokan energy dalam negeri. Indonesia sendiri merupakan salah satu
eksportir terbesar gas alam cair di dunia. Permintaan domestik untuk gas alam
diperkirakan akan lebih besar dari pasokan domestic di tahun-tahun mendatang
karena produsen gas dapat menuntut harga yang lebih tinggi di pasar
internasional.
e) Permasalahan
Ekonomi Indonesia Tahun 2015
Nilai
tukar (kurs) rupiah terhadap dollar Amerika Serikat makin tak berdaya dan
hampir menembus level psikologis. Kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dollar
Rate (JISDOR) Bank Indonesia menunjukkan, rupiah pagi ini diperdagangkan pada
level 12.993 per dollar AS. Rekor terlemah setelah krisis moneter 1998,
kurang lebih 15 tahun terakhir. Kondisi ini sepertinya belum dianggap sesuatu
yang mengkhawatirkan para pemangku kepentingan negeri ini, karena mengangggap
pergerakan naik turun rupiah adalah hal yang sangat biasa dan masih dalam batas
kewajaran. Dan argument dasar yang sering dikemukakan adalah bahwa pelemahan
ini lebih banyak diakibatkan oleh faktor eksternal bukan fundamental. Tetapi
untuk lebih detail kita coba urai persoalan yang sesungguhnya.
·
Sentimen eksternal
Market
global mengalami twin shocks yaitu harga komoditas dunia yang
cenderung menurun dalam waktu yang bersamaan seperti Batu bara, karet, dan
kelapa sawit. Dan harga minyak mentah dunia yang belum membaik walaupun sudah
bergerak naik hingga USD 60 per barrel. Disisi yang lain ekonomi eropa juga
masih belum pulih. Tiongkok sebagai salah satu lokomotif ekonomi dunia juga
mengalami pertumbuhan yang melambat, jepang bahkan sempat mengalami resesi
akibat pertumbuhan ekonomi yang negative selama tiga kuartal berturut2. Namun
disisi yang berbeda ekonomi amerika serikat justru mengalami peningkatan,
seiring rilis data2 ekonomi yang dikeluarkan otoritas pemerintahan dan akan
semakin menguat seiring rencana percepatan kenaikan suku bunga Bank Sentral Amerika
Serikat ( The Fed ).
·
Kondisi Makro Ekonomi Domestik kekinian
Berdasarkan
data statistic yang dikeluarkan Bank Indonesia, Utang Luar negeri per November
2014 sebesar 294,389 Milliar Dollar. Yang terdiri dari Utang pemerintah 127,289
Milliar Dollar, dan Utang swasta 160,544 Milliar Dollar serta utang BI 6,565
Milliar Dollar. Cadangan devisa Indonesia per akhir Januari 2015 sebesar 114,25
Milliar Dollar meningkat 2,39 Milliar Dollar dibandingkan dengan cadangan
devisa per akhir desember 2014. Sementara itu Indeks Harga Saham Gabungan
(IHSG) hari ini mencatat rekor terbaru sepanjang massa di level 5.477.
Sedangkan untuk inflasi Januari 2015 tercatat sebesar 6.96 %, terjadi penurunan
bila dibandingkan laju inflasi December 2014, yang sebesar 8.36 %.
Apa
makna angka2 tersebut diatas? Kita coba telaah lebih lanjut. Dengan cadangan
devisa sebesar 114,25 Milliar Dollar ternyata hanya cukup untuk memenuhi
kebutuhan impor selama 6.5 bulan saja, bandingkan dengan cadangan devisa brazil
yang sama2 negara emerging market yang mencapai US$361 milliar dollar per
akhir Januari 2015 (tradingeconomics.com). Cadangan devisa kita
bertambah karena disebabkan oleh penerbitan obligasi global oleh pemerintah
bukan karena hasil ekspor, ekspor kita 65 % adalah produk komoditas ( produk
primer ) yang notabene harganya saat ini cenderung melemah, karenanya produk
komoditas saat ini tidak bisa diharapkan untuk memasok Dollar. Akibatnya jika
terjadi goncangan yang sangat besar, Bank Indonesia tidak mempunyai cadangan
devisa yang cukup lebar untuk kebijakan sterilisasi di pasar valas. Pendek kata
cadangan devisa kita saat ini sangat riskan untuk menopang nilai tukar rupiah
yang dipatok APBNP 2015 sebesar 12.500 USD. Diperparah lagi dana hasil ekspor
banyak parkir diluar negeri, Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI) memperkirakan,
total asset orang Indonesia di luar negeri mencapai USD 1,2 trilliun atau Rp
3.000 trilliun (metrotvnews.com 29/1/2015) suatu jumlah yang sangat fantastis.
Dana tersebut jauh lebih banyak dari nilai belanja APBN 2015 Indonesia yang
sebesar 1.994,9 Trilliun.
Disisi
lain 70 % total barang impor merupakan bahan baku, barang substitusi impor
masih dianggap langka. Bisa dibilang dari bangun tidur sampai tidur lagi kita
diserbu oleh barang2 produksi luar negeri. Ketahanan pangan kita sangat rapuh,
beras, kedele, daging sapi bahkan garampun kita masih harus impor. Lele yang
merupakan makanan rakyatpun, menurut Ibu Susi menteri kelautan, ternyata
pakannya masih impor, begitu juga Bahan Bakar Minyak ( BBM ) yang merupakan
barang sangat strategis. Bisa dibayangkan jika kecenderungan rupiah terus
menerus melemah apalagi dalam waktu yang relatif lama, cadangan devisa bisa
habis terkuras hanya untuk sterilisasi rupiah, dan bisa dipastikan harga2
barang akan meningkat secara tajam. Walaupun angka inflasi sendiri relative
stabil bahkan menurun 1.4 % terhitung dari Desember 2014 ke Januari 2015,
tetapi perlu dicatat terjadinya deflasi saat ini hanya karena penurunan harga
BBM. Tetapi ketika rupiah melorot tajam, akan terjadi hal yang sebaliknya
bahkan bisa terjadi hiperinflasi.
Portofolio
hutang yang lebih besar dibandingkan cadangan devisa tentunya juga sangat
mencemaskan, apalagi jika tingkat hutang luar negeri swasta jauh lebih tinggi
dibandingkan pemerintah. Dengan rezim devisa bebas yang kita anut, sulit untuk
mengontrol posisi hutang swasta. Jika dollar terus menerus menguat, bisa
dipastikan hutang swasta pun akan membengkak berkali2 lipat. Ada teori
konspirasi yang mengemukakan, bahwa hutang luar negeri swasta kita sengaja akan
dikerek hingga melewati batas psikologis
bobot currency mismatch dari Debt Service Ratio ( DSR
) yaitu jumlah pembayaran bunga dan cicilan pokok utang luar negeri jangka
panjang dibagi dengan jumlah penerimaan ekspor. Sehingga ketika nilai dollar
terlalu tinggi dalam waktu relatif lama, perusahaan2 nasional akan banyak
yangdefault, sehingga memudahkan para bankir2 hitam kelas kakap dunia akan
membeli obral perusahaan2 Indonesia. Pola yang berulang terjadi, persis ketika
krismon 98 dahulu, walaupun secara fundamental dan prospek usaha perusahaan2
tersebut bisa dikatakan sehat, akibat hutang jatuh tempo yang meningkat
drastic, membuatcashflow mengering sehingga banyak asset2 strategis baik
swasta maupun BUMN2 kita diobral murah dan jatuh ketangan asing.
Disisi
lain situasi politik yang cenderung rentan gejolak, memungkinkan investor akan
hengkang mencari daerah safe heaven baru. Karena bagaimanapun aliran
uang hot money akan mencari daerah yang lebih stabil dengan tingkat keuntungan
yang lebih menarik. Ketimbang harus menanggung resiko karena gejolak politik
yang tidak menentu. Adapun peningkatan IHSG yang terjadi adalah semata2 karena
sentimen jangka pendek semata, bukan karena keinginan berinvestasi dalam jangka
yang lebih panjang
·
Solusi alternative
Untuk
solusi jangka pendeknya ada beberapa solusi yang bisa digunakan. Yang Pada
prinsipnya adalah keharusan untuk mengurangi penggunaan dollar amerika sebagai
instrumen transaksi pembayaran internasional. Sebagai alternative bisa
menggunakan hard currency lainnya misalkan dengan euro, Yen atau
Yuan. Ini bisa dilakukan dengan kerjasama bilateral G to G atau B to B dengan
negara tertentu, yang pastinya harus didukung pemerintah negara masing2. Rusia
sudah melakukan kerjasama dengan pemerintah Tiongkok untuk menggunakan Yuan
sebagai alat pembayaran transaksi luar negerinya untuk mengurangi
ketergantungan kepada dollar amerika.
Yang
kedua adalah mendorong digunakannya pola perdagangan barter seperti era
presiden Habibie, dimana pesawat ditukar dengan beras ketan. Ini adalah ide
brilliant dari Habibienomics yang pada waktu itu justru mendapatkan kecaman
bernada merendahkan yang luar biasa dari masyarakat kita sendiri, padahal ada
manfaat yang tersembunyi yang tidak bisa dipahami oleh kebanyakan orang.
Apalagi hampir semua raw material yang digunakan oleh negara2
industri ada di Indonesia, situasi ini harus menjadi strength
point untuk menaikkan posisi tawar dalam bertransaksi. Karena bagaimanapun
tanpa bahan baku yang memadai dan berkelanjutan, industry manufaktur tidak akan
berjalan secara maksimal.
Tindakan
yang harus dilakukan selanjutnya adalah membangun iklim usaha yang kondusif
dengan cara mempermudah regulasi dengan memangkas birokrasi menjadi perizinan
satu pintu, menghapuskan biaya2 siluman yang tidak perlu ( high cost economy )
sehingga perekonomian akan berjalan secara efisien. Jaminan stabilitas keamanan
juga menjadi pertimbangan utama dalam berinvestasi, karena bagi investor
bagaimanapun dana harus cepat diputar ditempat yang aman dan menguntungkan.
Berikutnya
Bank Indonesia harus memperketat arus dana yang akan berpindah keluar negeri
( capital outflow ) dengan cara menambah syarat2 atau klausul
tertentu dalam prosedur administrasinya, disisi sebaliknya arus uang masuk
( capital inflow ) harus dipermudah dengan prosedur yang jauh lebih
“ramah”. Tindakan yang juga harus dipikirkan adalah harus ada upaya “paksa”
menarik dana2 orang Indonesia yang parkir diluar negeri. Kebijakan ini tidak
bisa cukup hanya dengan himbauan semata, perlu pendekatan secara legal formal.
Misalkan saja ada sanksi atau insentif tertentu, jika dalam batas waktu
tertentu pembayaran transaksi ekspor sudah diterima, maka devisa tersebut
diwajibkan masuk kedalam bank account di dalam negeri. Jadi jika
ada punishment maka seyogianya harus juga disediakanreward yang
menarik supaya kebijakan dapat berjalan secara efektif dan business
friendly
Sedangkan
solusi jangka panjangnya adalah terbangunnya supremasi dan kepastian hukum
( law enforcement ). Tanpa adanya perlindungan hukum yang memadai
bisa dipastikan Investor akan berbondong2 merelokasi bisnisnya ke Negara lain.
Disisi lain investor Luar negeri juga harus didorong untuk menanamkan
investasinya secara langsung ( Foreign direct investment ) karena
bisa menghasilkan multiplier effect yang nyata kepada masyarakat.
Tidak hanya keharusan untuk menyerap tenaga kerja local saja tetapi juga
diharuskan untuk menggunakan kandungan local yang maksimum sehingga manfaatnya
akan semakin besar dirasakan masyarakat. Pemerintah sebagai pemangku
kepentingan, disisi lain tentunya juga wajib memenuhi dan memanjakan kebutuhan2
dasar investor, seperti penyediaan dan perbaikan infrastruktur jalan, jembatan,
sarana komunikasi, serta aliran listrik dan instalasi air.
Bagaimanapun
Indonesia masih menjadi acuan utama investor, tidak hanya local tetapi juga
dunia. Pasar yang luas dan sumber daya alam yang melimpah merupakan daya tarik
tersendiri dibandingkan negara2 lain, ibarat bunga yang selalu dikelilingi oleh
kumbang2. Tetapi kalau para pemangku kepentingan seolah2 bersikap bahwa
sentimen2 yang terjadi saat ini hanya temporary sifatnya, tanpa didukung
kesiapan kebijakan fiscal dan moneter yang terintegrasi dalam rangka
menghadapi the worst thing maka kekhawatiran terjadi krisis moneter
jilid kedua adalah sebuah keniscayaan. Akankah Indonesia akan mengalami krisis
moneter jilid dua? Kita lihat apa yang terjadi nanti.
Indonesia
mengalami krisis moneter bukan baru sekali ini saja. Sebagai salah satu Negara
berkembang, Indonesia sudah sering mengalaminya. Krisis yang paling parah
terjadi pada pertengahan tahun 1997. Pada saat itu, Indonesia berada dibawah
pemerintahan Presiden Soeharto (Orde Baru), dimana kebijakan-kebijakan
ekonominya telah menghasilkan kemajuan ekonomi yang pesat. Namun disamping itu,
kondisi sektor perbankan memburuk dan semakin besarnya ketergantungan terhadap
modal asing,termasuk pinjaman dan impor, yang membuat Indonesia dilanda suatu
krisis ekonomi yang besar yang diawali oleh krisis nilai tukar rupiah terhadap
dollar AS pada pertengahan tahun 1997. Keadaan ini kemudian diperburuk dengan
adanya krisis nilai tukar bath Thailand yang menyebabkan nilai tukar dollar
menguat. Penguatan nilai tukar dollar ini berimbas ke rupiah dan menyebabkan
nilai tukar rupiah semakin anjlok.
Banyak sekali faktor-faktor yang menyebabkan krisis itu terjadi. Namun ada dua
aspek penting yang menunjukkan kondisi fundamental ekonomi Indonesia menjelang
krisis, yakni saldo transaksi berjalan dalam keadaan defisit yang melemahkan
posisi neraca pembayaran dan adanya utang luar negeri jangka pendek yang tidak
bisa dibayar pada waktu jatuh tempo.
Terjadinya krisis ini menimbulkan dampak positif dan negatif terhadap
perekonomian Indonesia, di dalam segala aspek kehidupan. Namun secara
keseluruhan, dampak negatif dari jatuhnya nilai tukar rupiah ini lebih besar
daripada dampak positif yang ditimbulkan.
Dalam menangani krisis ini, pemerintah tidak dapat menanganinya sendiri. Karena
merosotnya nilai tukar rupiah terhadap dollar AS tidak dapat dibendung sendiri,
lebih lagi cadangan dollar AS di BI sudah mulai menipis. Oleh karena itu,
pemerintah meminta bantuan kepada IMF. IMF adalah bank sentral dunia yang
fungsi utamanya adalah membantu memelihara stabilitas kurs devisa Negara-negara
anggotanya dan tugasnya adalah sebagai tumpuan akhir bagi bank-bank umum yang
mengalami kesulitan likuiditas.
Note:
Tugas
kelompok untuk Mata Kuliah Perekonomian Indonesia.
