PEREKONOMIAN INDONESIA
A.
Pengertian
Perekonomian Indonesia
Definisi
perekonomian Indonesia ada bermacam-macam. Beberapa orang ahli ekonomi
menyumbangkan pemikiran mereka untuk menemukan arti dari perekonomian
Indonesia. Dari seluruh definisi yang pernah ada, semuanya memiliki benang
merah yang sama: sama-sama mengatakan bahwa berbicara tentang perekonomian sama
halnya dengan membahas sistem ekonomi suaru Negara.
Berikut ini arti perekonomian menurut para ahli:
·
Menurut Chester A. Bernard. Chester A.
Bernard mengungkapkan bahwa perekonomian Indonesia merupakan suatu sistem yang
pada dasarnya adalah organisasi besar. Pada sistem, tersebut terjadi ikatan
antara subjek dengan subjek atau subjek dengan objek. Definisi dari Chester ini
juga bisa disimpulkan menjadi suatu sistem yang dikelola secara terpadu dan
berbaur. Namun masing-masing bagian di dalamnya tetap memiliki karakteristik
dan ciri-ciri tersendiri, sehingga bagian-bagian yang tergabung mudah untuk
dibedakan.
·
Menurut Dumairy. Ahli ekonomi yang satu
ini menyatakan pendapatnya bahwa perekonomian merupakan suatu bentuk sistem
yang berfungsi untuk mengatur serta menjalin kerjasama dalam bidang ekonomi,
dilakukan melalui hubungan antarmanusia dan kelembagaan. Dumairy menambahkan
pendapatnya lagi bahwa perekonomian yang terjadi pada suatu tatanan kehidupan
tidak harus berdiri tunggal, melainkan harus berdasarkan falsafah, ideologi,
serta tradisi masyarakat yang berkembang seara turun-temurun disuatu tempat.
·
Menurut L. James Havery. Havery
mendefinisikan perekonimian sebagai suatu sistem yang berguna untuk membuat
rangkaian komponen antara satu dengan yang lainnya dalam prosedur logis dan
rasional, guna mencapai tujuan tertentu yang telah disepakati bersama. Masih
berdasarkan pendapat Havery, ia menekankan bahwa kesatuan adalah hal yang
mutlak terjadi dalam sistem perekonomian.
·
Menurut Jhon Mc. Manama. Perekonomian
dari sudut pandang Jhon Mc. Manama berupa sebuah konsep yang menggabungkan
keseluruhan fungsi-fungsi ke dalam suatu kesatuan organik dengan tujuan
mencapai hasil yang efektif dan efisien dari kegiatan yang dilakukan.
·
Edgar F. Huse dan James L. Bowdict.
Kedua ahli ekonomi ini berkolaborasi dalam menuangkan gagasan mereka tentang
perekonomian. Mereka berpendapat bahwa perekonomian merupakan suatu sistem atau
rangkaian yang saling terikat dan bergantung satu sama lainnya, sehingga timbul
hubungan timbal balik dan pengaruh dari hubungan tersebut. Dalam arti kata,
satu bagian bisa mempengaruhi bagian-bagian yang lain secara keseluruhan.
B.
Periodisasi
Perekonomian Indonesia
·
1945 – 1952 : Ekonomi perang dan
gerilya. Ditandai dengan kebijakan penghapusan aset-aset ekonomi negara untuk
menghindari penggunaan oleh penjajah.
·
1952 – 1959 : Pembangunan ekonomi nasional, ditandai
dengan langkah-langkah konsolidasi ekonomi negara dengan nasionalisasi
perusahaan-prusahaan asing.
·
1959 – 1966 : Ekonomi terpimpin, di
tandai dengan kebijakan negara yangt lebih berorientasi pd target-target
politik jangka pendek dari pada orientasi pembangunan ekonomi. Politik menjadi
panglima.
·
1966 – 1973 : Ekonomi Demokrasi ,
ditandai dengan perubahan orientasi kebijakan negara yang lebih menekankan pada pembangunan
ekonomi, ekonomi menjadi panglima.
·
1973 – 1980 : Ekonomi Bonansa Minyak
(Oil Boom), ditandai dengan pertubuhan ekonomi yang cukup pesat dan pemerataan
hasil pembangunan dan melimphanya
pendapatan devisa dari komoditas migas, industri subtitusi impor.
Indonesia menjadi negara industri baru Asia.
·
1980 – 1987 : Ekonomi Pasca Bonansa
Minyak, meredupnya peranan migas dan lebih berorientasi pada aspek keadilan
sosial dan pemerataan. Masa keperihatinan.
·
1987 – 1996 : Ekonomi Kerakyatan, adanya
kesadaran akan pentingnya membangun unit-unit UKM & sektor informal, besarnya hutang luar negeri.
·
1996 – 2003 : Ekonomi Liberal, adanya
kebijakan reformasi di berbagai sektor ekonomi dan pelayanan publik, liberalisasi perdagangan,
komersialisasi sektor-sektor publik dan privatisasi BUMN.
·
2003 – Sekarang : Ekonomi
Desentralisasi, adanya kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah &
pembagian keuangan pusat dan daerah secara proporsional.
C.
Aspek-Aspek
Pendukung Perekonomian Indonesia
·
Faktor geografi
Indonesia
adalah negara kepulauan terbesar di dunia, terdiri dari 13.677 pulau besar –
kecil (baru 6.044 pulau memiliki nama, diantaranya 990 pulau yang dihuni
manusia); terbentang dari 60LU sampai 110LS sepanjang 61.146 km., memiliki
potensi ekonomi yang berbeda-beda karena perbedaan SDA, SDm, kesuburan tanah,
curah hujan (Sutjipto, 1975).
Wilayah
Indonesia seluas 5.193.250 km2, 70 persennya (± 3,635,000 km2) terdiri dari
lautan (menjadi negara bahari) letaknya strategis karena : memiliki posisi
silang (antara Benua Asia dan Benua Australia), menjadi jalur lalulintas dunia
(antara Laut Atlantik dan Laut Pasifik) dan menjadi paru-paru dunia (memiliki
hutan tropis terbesar).
Menghadapi
kesulitan komunikasi dann transportasi antar pulau (daerah) baik untuk angkutan
barang maupun penumpang; arus barang tidak lancar; perbedaan harga barang yang
tajam; perbedaan kesempatan pendidikan dan kesempatan (lapangan) kerja;
kesemuanya itu merupakan potensi kesenjangan.
·
Faktor Demografi
Indonesia
negara nomor 4 di dunia karena berpenduduk lebih dari 310 juta orang.
Penyebaran penduduk tidak merata (dua per tiga tinggal di P. Jawa), sebagian
besar hidup di pedesaan (pertanian), bermata pencairan sebagai petani kecil dan
burah tani dengan upah sangat rendah.
Mutu
SDM rendah : ± 80% angkatan kerja berpendidikan SD. Produktivitas rendah karena
taraf hidup yang rendah: konsumsi rata-rata penduduk Indonesia RP 82.226 per
bulan (1993), namun 82% penduduk berpendapatan di bawah RP 60.000 per bulan per
kapita (Sjahrir, 1996).
Indonesia
yang berpenduduk lebih dari 210 juta orang membutuhkan berbagai barang, jasa
dan fasilitas hidup dalam ukuran serba besar (pangan, sandang, perumahan dan
lain-lain). Namun dilain pihak kemampuan kita untuk berproduksi
(produktivitasnya) rendah. Hal ini akan menciptakan kondisi munculnya rawan
kemiskinan.
·
Faktor sosial, budaya dan politik
Sosial
: Bangsa Indonesia terdiri dari banyak suku (heterogin) dengan beraagam budaya,
adat istiadat, tata nilai, agama dan kepercayaan yang berbeda-beda. Karena
perbedaan latar belakang, pengetahuan dan kemampuan yang tidak sama, maka visi,
persepsi, interpretasi dan reaksi (aksi) mereka terhadap isu-isu yang sama bisa
berbeda-beda, yang sering kali menimbulkan konflik sosial (SARA).
Budaya
: Bangsa Indonesia memiliki banyak budaya daerah, tapi sebenarnya kita belum
memiliki budaya nasional (kecuali bahasa Indonesia). Namun sebagai salah satu
bangsa “Timur” (bangsa yang merdeka dan membangun ekonomi sejak akhir Perang
Dunia II), mayoritas bangsa Indonesia sampai sekarang masih terpengaruh
(menganut) “budaya” Timur, budaya status orientation. Budaya status orientation
bercirikan: semangat hidupunya mengejar pangkat, kedudukan, status (dengan
simbol-simbol sosial); etos kerjanya lemah; senang bersantai-santai; tingkat
disiplinnya rendah, kurang menghargai waktu (jam karet). Lawannya “budaya” barat,
budaya achievement orientation dengan ciri-ciri sebaliknya.
Budaya
status orientationn tidak produktif, konsumtif, suka pamer dan mudah memicu
kecemburuan sosial.
Politik
: sebelum kolonialis Belanda datang, bangsa Indonesia hidup di bawah kekuasaan
raja-raja. Ratusan tahun bangsa Indonesia hidup di bawah pengaruh feodalisme
dan kolonialisme. Ciri utama feodalisme antara lain adalah kultus individu
(raja selalu diagungkan). Ciri utama kolonialisme antara lain adalah otoriter
(laksana tuan terhadap budak).
Sisa-sisa
pengaruh feodalisme (kultus individu) dan pengaruh kolonialisme (otiriter)
sampai sekarang belum terkikis habis. Hal ini sangat terasa pada percaturan dan
pergolakan politik di Indonesia. Perilaku yang kurang demokratis dari para elit
politik dan perilaku kurang menghargai HAM dari para penguasa, menghambat
kelancaran proses demokratisasi politik di Indonesia. Pada gilirannya hal ini
menghambat terciptanya demokrasi ekonomi.
Dari
uraian pengaruh faktor-faktor di atas dapat disimulkan bahwa perekonomian
Indonesia mengandung tiga potensi kerawanan.
Tiga potensi kerawanan yang menjadi karakteristik
perekonomian Indonesia adalah:
·
Potensi rawan kesenjangan, terutama
kesenjangan antara daerah (pulau). Hal ini terutama sebagai akibat pengaruh faktor
geografi.
·
Potensi rawan kemiskinan, terutama
kemiskinan di darah pedesaan. Hal ini terutama sebagai akibat pengaruh faktor
demografi dan faktor budaya.
·
Potensi rawan perpecahan, terutama
perpecahan antar suku, antar golongan (elit) politik. Hal ini terutama sebagai
akibat pengaruh faktor sosial-politik.
Indikator Ekonomi
Salah
satu konsep penting yang perlu diperhatikan dalam mempelajari perekonomian
suatu negara adalah mengetahui tentang strategi pembangunan ekonomi. Beberapa
strategi pembangunan ekonomi yang dapat disampaikan adalah :
Strategi Pertumbuhan
Adapun inti dari konsep strategi yang pertama ini
adalah:
Strategi
pembangunan ekonomi suatu negara akan terpusat pada upaya pembentukan modal,
serta bagaimana menanamkannya secara seimbang, menyebar, terarah dan memusat,
sehingga dapat menimbulkan efek pertumbuhan ekonomi.
Selanjutnya
bahwa pertumbuhan ekonomi akan dinikmati oleh golongan lemah melalui proses
merambat ke bawah ( trickle – down – effect ) pendistribusian kembali.
Jika
terjadi ketimpangan atau ketidakmerataan hal tersebut merupakan syarat terciptanya
pertumbuhan ekonomi.
Kritik
paling keras dari strategi yang pertama ini adalah bahwa pada kenyataan yang
terjadi adalah ketimpangan yang semakin tajam.
D.
Strategi
Pembangunan dengan Pemerataan
Inti
dari konsep strategi ini adalah dengan ditekankannya peningkatan pembangunan
melalui teknik sosial engineering, seperti halnya melalui penyusunan
perencanaan induk, dan paket program terpadu.
Strategi Ketergantungan
Tidak
sempurnanya konsep strategi pertama dan kedua mendorong para ahli ekonomi
mencari alternatif lain sehingga pada tahun 1965 muncul strategi pembangunan
dengan nama strategi ketergantungan.
Inti dari konsep strategi ketergantungan:
Kemiskinan
di negara – negara berkembang lebih disebabkan karena adanya ketergantungan
negara tersebut dari pihak / negara lainnya. Teori ketergantungan ini kemudian
dikritik oleh Kothari dengan mengatakan “Teori ketergantungan tersebut memang
cukup relevanm namun sayangnya telah mnjadi semacam dalih terhadap kenyataan
dari kurangnya usaha untuk membangun masyarakat sendiri (Self Development).
Menurut
mereka kurang mampunya daerah miskin berkembang secepat daerah maju dikarenakan
kemampuan / pengaruh menyetor dari kaya ke miskin (Spread Effects) lebih kecil
daripada terjadnya aliran sumber daya dari daerah miskin ke daerah kaya
(Back-wash-effects). Perbedaan pandangan kedua tokoh tersebut adalah, bahwa
Myrdall tidak percaya bahwa keseimbangan daerah kaya dan miskin akan tercapai,
sedangkan Hirschman percaya, sekalipun baru akan tercapai dalam jangka panjang.
Strategi Pendekatan Kebutuhan Pokok
Sasaran
dari strategi ini adalah menanggulangi kemiskinan secara masal. Strategi ini
selanjutnya dikembangkan oleh Organisasi Perburuhan Sedunia (ILO) pada tahun
1975, dengan menekankan bahwa kebutuhan pokok manusia tidak mungkin dapat
dipenuhi jika pendapatan masih rendah akibat kemiskinan yang bersumber pada
pengangguran. Oleh karena itu sebaiknya usaha-usaha diarahkan pada penciptaan
lapangan kerja, peningkatan kebutuhan pokok dan sejenisnya.
E.
Tujuan
Pembangunan Negara
·
Mewujudkan keseimbangan optimum:
pertumbuhan ekonomi dengan pengagihan
·
Pembangunan seimbang bagi sektor ekonomi
utama = meningkatkan daya saling melengkapi antara sektor.
·
Mengurang & menghapuskan
ketidaksamaan sosioekonomi negara = perkongsian faedah.
·
Menggalak & mengukuhkan integrasi
nasional; kurangkan jurang ekonomi antara negeri serta antara kaw. bandar dan
luar bandar.
·
Membangunkan sebuah masyarakat yang
progresif.
·
Kesejahteraan hidup, nilai sosial dan
rohaniah yang positif serta perasaan bangga dan cintakan negara.
·
Memajukan sumber manusia = wujud tenaga
kerja yang berdisplin dan produktif; tingkatkan kemahiran melalui budaya
kecemerlangan.
·
Sains dan teknologi = teras penting
membangunkan ekonomi perindustrian moden.
·
Memastikan pembangunan ekonomi dicapai
dan perlindungan alam sekitar serta ekologi bergerak seiring = pembangunan
negara berkekalan
F.
Strategi Pembangunan Negara
·
MACAM – MACAM STRATEGI PEMBANGUNAN
INDONESIA
Salah
satu konsep penting yang perlu diperhatikan dalam mempelajari perekonomian
suatu negara adalah mengetahui tentang strategi pembangunan ekonomi. Beberapa
strategi pembangunan ekonomi yang dapat disampaikan adalah :
Strategi Pertumbuhan
Adapun inti dari konsep strategi yang pertama ini
adalah :
Strategi
pembangunan ekonomi suatu negara akan terpusat pada upaya pembentukan modal,
serta bagaimana menanamkannya secara seimbang, menyebar, terarah dan memusat,
sehingga dapat menimbulkan efek pertumbuhan ekonomi.
Selanjutnya
bahwa pertumbuhan ekonomi akan dinikmati oleh golongan lemah melalui proses
merambat ke bawah ( trickle – down – effect ) pendistribusian kembali.
Jika
terjadi ketimpangan atau ketidakmerataan hal tersebut merupakan syarat
terciptanya pertumbuhan ekonomi.
Kritik
paling keras dari strategi yang pertama ini adalah bahwa pada kenyataan yang
terjadi adalah ketimpangan yang semakin tajam.
Strategi pembangunan dengan pemerataan
Inti
dari konsep strategi ini adalah dengan ditekankannya peningkatan pembangunan
melalui teknik sosial engineering, seperti halnya melalui penyusunan
perencanaan induk, dan paket program terpadu.
Strategi ketergantungan
Tidak
sempurnanya konsep strategi pertama dan kedua mendorong para ahli ekonomi
mencari alternatif lain sehingga pada tahun 1965 muncul strategi pembangunan
dengan nama strategi ketergantungan. Inti dari konsep strategi tergantungan
adalah :
Kemiskinan
di negara – negara berkembang lebih disebabkan karena adanya ketergantungan
negara tersebut dari pihak / negara lainnya.
Teori
ketergantungan ini kemudian dikritik oleh Kothari dengan mengatakan “Teori
ketergantungan tersebut memang cukup relevanm namun sayangnya telah mnjadi
semacam dalih terhadap kenyataan dari kurangnya usaha untuk membangun
masyarakat sendiri (Self Development).
Strategi yang berwawasan ruang
Strategi
ini dikemukakan oleh Myrdall dan Hirschman, yang mengemukakan sebab – sebab
kurang mampunya daerah miskin berkembang secepat daerah yang lebih kaya / maju.
Menurut
mereka kurang mampunya daerah miskin berkembang secepat daerah maju dikarenakan
kemampuan / pengaruh menyetor dari kaya ke miskin (Spread Effects) lebih kecil
daripada terjadnya aliran sumber daya dari daerah miskin ke daerah kaya
(Back-wash-effects). Perbedaan pandangan kedua tokoh tersebut adalah, bahwa
Myrdall tidak percaya bahwa keseimbangan daerah kaya dan miskin akan tercapai,
sedangkan Hirschman percaya, sekalipun baru akan tercapai dalam jangka panjang.
Strategi Pendekatan kebutuhan pokok
Sasaran
dari strategi ini adalah menanggulangi kemiskinan secara masal. Strategi ini
selanjutnya dikembangkan oleh Organisasi Perburuhan Sedunia (ILO) pada tahun
1975, dengan menekankan bahwa kebutuhan pokok manusia tidak mungkin dapat
dipenuhi jika pendapatan masih rendah akibat kemiskinan yang bersumber pada
pengangguran. Oleh karena itu sebaiknya usaha-usaha diarahkan pada penciptaan
lapangan kerja, peningkatan kebutuhan pokok dan sejenisnya.
F.
Penerapan
sistem pelaksanaan pembangunan sebagai strategi untuk mencapai tujuan
Sistem Pelaksanaan Pembangunan Nasional adalah:
·
Satu kesatuan tata cara perencanaan
pembangunan.
·
Untuk menghasilkan rencana-rencana
pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan.
·
Yang dilaksanakan oleh unsur
penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah.
Proses Perencanaan:
Pendekatan
Politik: Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana pembangunan
hasil proses politik (public choice theory of planning), khususnya penjabaran
Visi dan Misi dalam RPJM/D.
Proses
Teknokratik: menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau
satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu.
Partisipatif:
dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders, antara lain melalui
Musrenbang.
Proses
top-down dan bottom-up: dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan.
Asas Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional:
Pembangunan
nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip
kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta
kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional.
Perencanaan
pembangunan nasional disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh,
dan tanggap terhadap perubahan.
SPPN
diselenggarakan berdasarkan asas umum penyelenggaraan negara : Asas
kepastian hukum, Asas tertib penyelenggaraan negara, Asas kepentingan
umum, Asas keterbukaan, Asas proporsionalitas, Asas
profesionalitas, dan Asas akuntabilitas.
Tujuan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional:
·
Mendukung koordinasi antar-pelaku
pembangunan.
·
Menjamin terciptanya integrasi,
sinkronisasi, dan sinergi baik antar-Daerah, antar-ruang, antar-waktu,
antar-fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah
·
Menjamin keterkaitan dan konsistensi
antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.
·
Mengoptimalkan partisipasi masyarakat
·
Menjamin tercapainya penggunaan sumber
daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan
Sumber:
(DIGITAL // BOOKS) TAHUN AJARAN ATA// TINGKAT 1
UNIVERSITAS GUNADARMA
