BAB 1. PEREKONOMIAN INDONESIA ; PENGERTIAN, ASPEK PENDUKUNG, TUJUAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN NEGARA

PEREKONOMIAN INDONESIA

A.    Pengertian Perekonomian Indonesia

            Definisi perekonomian Indonesia ada bermacam-macam. Beberapa orang ahli ekonomi menyumbangkan pemikiran mereka untuk menemukan arti dari perekonomian Indonesia. Dari seluruh definisi yang pernah ada, semuanya memiliki benang merah yang sama: sama-sama mengatakan bahwa berbicara tentang perekonomian sama halnya dengan membahas sistem ekonomi suaru Negara.

Berikut ini arti perekonomian menurut para ahli:

·         Menurut Chester A. Bernard. Chester A. Bernard mengungkapkan bahwa perekonomian Indonesia merupakan suatu sistem yang pada dasarnya adalah organisasi besar. Pada sistem, tersebut terjadi ikatan antara subjek dengan subjek atau subjek dengan objek. Definisi dari Chester ini juga bisa disimpulkan menjadi suatu sistem yang dikelola secara terpadu dan berbaur. Namun masing-masing bagian di dalamnya tetap memiliki karakteristik dan ciri-ciri tersendiri, sehingga bagian-bagian yang tergabung mudah untuk dibedakan.

·         Menurut Dumairy. Ahli ekonomi yang satu ini menyatakan pendapatnya bahwa perekonomian merupakan suatu bentuk sistem yang berfungsi untuk mengatur serta menjalin kerjasama dalam bidang ekonomi, dilakukan melalui hubungan antarmanusia dan kelembagaan. Dumairy menambahkan pendapatnya lagi bahwa perekonomian yang terjadi pada suatu tatanan kehidupan tidak harus berdiri tunggal, melainkan harus berdasarkan falsafah, ideologi, serta tradisi masyarakat yang berkembang seara turun-temurun disuatu tempat.

·         Menurut L. James Havery. Havery mendefinisikan perekonimian sebagai suatu sistem yang berguna untuk membuat rangkaian komponen antara satu dengan yang lainnya dalam prosedur logis dan rasional, guna mencapai tujuan tertentu yang telah disepakati bersama. Masih berdasarkan pendapat Havery, ia menekankan bahwa kesatuan adalah hal yang mutlak terjadi dalam sistem perekonomian.

·         Menurut Jhon Mc. Manama. Perekonomian dari sudut pandang Jhon Mc. Manama berupa sebuah konsep yang menggabungkan keseluruhan fungsi-fungsi ke dalam suatu kesatuan organik dengan tujuan mencapai hasil yang efektif dan efisien dari kegiatan yang dilakukan.

·         Edgar F. Huse dan James L. Bowdict. Kedua ahli ekonomi ini berkolaborasi dalam menuangkan gagasan mereka tentang perekonomian. Mereka berpendapat bahwa perekonomian merupakan suatu sistem atau rangkaian yang saling terikat dan bergantung satu sama lainnya, sehingga timbul hubungan timbal balik dan pengaruh dari hubungan tersebut. Dalam arti kata, satu bagian bisa mempengaruhi bagian-bagian yang lain secara keseluruhan.

B.     Periodisasi Perekonomian Indonesia

·         1945 – 1952 : Ekonomi perang dan gerilya. Ditandai dengan kebijakan penghapusan aset-aset ekonomi negara untuk menghindari penggunaan oleh penjajah.

·         1952 – 1959  : Pembangunan ekonomi nasional, ditandai dengan langkah-langkah konsolidasi ekonomi negara dengan nasionalisasi perusahaan-prusahaan asing.

·         1959 – 1966 : Ekonomi terpimpin, di tandai dengan kebijakan negara yangt lebih berorientasi pd target-target politik jangka pendek dari pada orientasi pembangunan ekonomi. Politik menjadi panglima.

·         1966 – 1973 : Ekonomi Demokrasi , ditandai dengan perubahan orientasi kebijakan negara  yang lebih menekankan pada pembangunan ekonomi, ekonomi menjadi panglima.

·         1973 – 1980 : Ekonomi Bonansa Minyak (Oil Boom), ditandai dengan pertubuhan ekonomi yang cukup pesat dan pemerataan hasil pembangunan dan melimphanya  pendapatan devisa dari komoditas migas, industri subtitusi impor. Indonesia menjadi negara industri baru Asia.

·         1980 – 1987 : Ekonomi Pasca Bonansa Minyak, meredupnya peranan migas dan lebih berorientasi pada aspek keadilan sosial dan pemerataan. Masa keperihatinan.

·         1987 – 1996 : Ekonomi Kerakyatan, adanya kesadaran  akan pentingnya  membangun unit-unit UKM & sektor  informal, besarnya hutang luar negeri.

·         1996 – 2003 : Ekonomi Liberal, adanya kebijakan reformasi di berbagai sektor ekonomi dan pelayanan  publik, liberalisasi perdagangan, komersialisasi sektor-sektor publik dan privatisasi BUMN.

·         2003 – Sekarang : Ekonomi Desentralisasi, adanya kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah & pembagian keuangan pusat dan daerah secara proporsional.

C.    Aspek-Aspek Pendukung Perekonomian Indonesia

·         Faktor geografi

            Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, terdiri dari 13.677 pulau besar – kecil (baru 6.044 pulau memiliki nama, diantaranya 990 pulau yang dihuni manusia); terbentang dari 60LU sampai 110LS sepanjang 61.146 km., memiliki potensi ekonomi yang berbeda-beda karena perbedaan SDA, SDm, kesuburan tanah, curah hujan (Sutjipto, 1975).

            Wilayah Indonesia seluas 5.193.250 km2, 70 persennya (± 3,635,000 km2) terdiri dari lautan (menjadi negara bahari) letaknya strategis karena : memiliki posisi silang (antara Benua Asia dan Benua Australia), menjadi jalur lalulintas dunia (antara Laut Atlantik dan Laut Pasifik) dan menjadi paru-paru dunia (memiliki hutan tropis terbesar).

            Menghadapi kesulitan komunikasi dann transportasi antar pulau (daerah) baik untuk angkutan barang maupun penumpang; arus barang tidak lancar; perbedaan harga barang yang tajam; perbedaan kesempatan pendidikan dan kesempatan (lapangan) kerja; kesemuanya itu merupakan potensi kesenjangan.

·         Faktor Demografi

            Indonesia negara nomor 4 di dunia karena berpenduduk lebih dari 310 juta orang. Penyebaran penduduk tidak merata (dua per tiga tinggal di P. Jawa), sebagian besar hidup di pedesaan (pertanian), bermata pencairan sebagai petani kecil dan burah tani dengan upah sangat rendah.

            Mutu SDM rendah : ± 80% angkatan kerja berpendidikan SD. Produktivitas rendah karena taraf hidup yang rendah: konsumsi rata-rata penduduk Indonesia RP 82.226 per bulan (1993), namun 82% penduduk berpendapatan di bawah RP 60.000 per bulan per kapita (Sjahrir, 1996).

            Indonesia yang berpenduduk lebih dari 210 juta orang membutuhkan berbagai barang, jasa dan fasilitas hidup dalam ukuran serba besar (pangan, sandang, perumahan dan lain-lain). Namun dilain pihak kemampuan kita untuk berproduksi (produktivitasnya) rendah. Hal ini akan menciptakan kondisi munculnya rawan kemiskinan.

·         Faktor sosial, budaya  dan politik

            Sosial : Bangsa Indonesia terdiri dari banyak suku (heterogin) dengan beraagam budaya, adat istiadat, tata nilai, agama dan kepercayaan yang berbeda-beda. Karena perbedaan latar belakang, pengetahuan dan kemampuan yang tidak sama, maka visi, persepsi, interpretasi dan reaksi (aksi) mereka terhadap isu-isu yang sama bisa berbeda-beda, yang sering kali menimbulkan konflik sosial (SARA).

            Budaya : Bangsa Indonesia memiliki banyak budaya daerah, tapi sebenarnya kita belum memiliki budaya nasional (kecuali bahasa Indonesia). Namun sebagai salah satu bangsa “Timur” (bangsa yang merdeka dan membangun ekonomi sejak akhir Perang Dunia II), mayoritas bangsa Indonesia sampai sekarang masih terpengaruh (menganut) “budaya” Timur, budaya status orientation. Budaya status orientation bercirikan: semangat hidupunya mengejar pangkat, kedudukan, status (dengan simbol-simbol sosial); etos kerjanya lemah; senang bersantai-santai; tingkat disiplinnya rendah, kurang menghargai waktu (jam karet). Lawannya “budaya” barat, budaya achievement orientation dengan ciri-ciri sebaliknya.

            Budaya status orientationn tidak produktif, konsumtif, suka pamer dan mudah memicu kecemburuan sosial.

            Politik : sebelum kolonialis Belanda datang, bangsa Indonesia hidup di bawah kekuasaan raja-raja. Ratusan tahun bangsa Indonesia hidup di bawah pengaruh feodalisme dan kolonialisme. Ciri utama feodalisme antara lain adalah kultus individu (raja selalu diagungkan). Ciri utama kolonialisme antara lain adalah otoriter (laksana tuan terhadap budak).

            Sisa-sisa pengaruh feodalisme (kultus individu) dan pengaruh kolonialisme (otiriter) sampai sekarang belum terkikis habis. Hal ini sangat terasa pada percaturan dan pergolakan politik di Indonesia. Perilaku yang kurang demokratis dari para elit politik dan perilaku kurang menghargai HAM dari para penguasa, menghambat kelancaran proses demokratisasi politik di Indonesia. Pada gilirannya hal ini menghambat terciptanya demokrasi ekonomi.

            Dari uraian pengaruh faktor-faktor di atas dapat disimulkan bahwa perekonomian Indonesia mengandung tiga potensi kerawanan.

Tiga potensi kerawanan yang menjadi karakteristik perekonomian Indonesia adalah:

·         Potensi rawan kesenjangan, terutama kesenjangan antara daerah (pulau). Hal ini terutama sebagai akibat pengaruh faktor geografi.

·         Potensi rawan kemiskinan, terutama kemiskinan di darah pedesaan. Hal ini terutama sebagai akibat pengaruh faktor demografi dan faktor budaya.

·         Potensi rawan perpecahan, terutama perpecahan antar suku, antar golongan (elit) politik. Hal ini terutama sebagai akibat pengaruh faktor sosial-politik.

Indikator Ekonomi

            Salah satu konsep penting yang perlu diperhatikan dalam mempelajari perekonomian suatu negara adalah mengetahui tentang strategi pembangunan ekonomi. Beberapa strategi pembangunan ekonomi yang dapat disampaikan adalah :

Strategi Pertumbuhan

Adapun inti dari konsep strategi yang pertama ini adalah:

            Strategi pembangunan ekonomi suatu negara akan terpusat pada upaya pembentukan modal, serta bagaimana menanamkannya secara seimbang, menyebar, terarah dan memusat, sehingga dapat menimbulkan efek pertumbuhan ekonomi.

            Selanjutnya bahwa pertumbuhan ekonomi akan dinikmati oleh golongan lemah melalui proses merambat ke bawah ( trickle – down – effect ) pendistribusian kembali.

            Jika terjadi ketimpangan atau ketidakmerataan hal tersebut merupakan syarat terciptanya pertumbuhan ekonomi.

            Kritik paling keras dari strategi yang pertama ini adalah bahwa pada kenyataan yang terjadi adalah ketimpangan yang semakin tajam.

D.    Strategi Pembangunan dengan Pemerataan

            Inti dari konsep strategi ini adalah dengan ditekankannya peningkatan pembangunan melalui teknik sosial engineering, seperti halnya melalui penyusunan perencanaan induk, dan paket program terpadu.

Strategi Ketergantungan

            Tidak sempurnanya konsep strategi pertama dan kedua mendorong para ahli ekonomi mencari alternatif lain sehingga pada tahun 1965 muncul strategi pembangunan dengan nama strategi ketergantungan.

Inti dari konsep strategi ketergantungan:

            Kemiskinan di negara – negara berkembang lebih disebabkan karena adanya ketergantungan negara tersebut dari pihak / negara lainnya. Teori ketergantungan ini kemudian dikritik oleh Kothari dengan mengatakan “Teori ketergantungan tersebut memang cukup relevanm namun sayangnya telah mnjadi semacam dalih terhadap kenyataan dari kurangnya usaha untuk membangun masyarakat sendiri (Self Development).

            Menurut mereka kurang mampunya daerah miskin berkembang secepat daerah maju dikarenakan kemampuan / pengaruh menyetor dari kaya ke miskin (Spread Effects) lebih kecil daripada terjadnya aliran sumber daya dari daerah miskin ke daerah kaya (Back-wash-effects). Perbedaan pandangan kedua tokoh tersebut adalah, bahwa Myrdall tidak percaya bahwa keseimbangan daerah kaya dan miskin akan tercapai, sedangkan Hirschman percaya, sekalipun baru akan tercapai dalam jangka panjang.

Strategi Pendekatan Kebutuhan Pokok

            Sasaran dari strategi ini adalah menanggulangi kemiskinan secara masal. Strategi ini selanjutnya dikembangkan oleh Organisasi Perburuhan Sedunia (ILO) pada tahun 1975, dengan menekankan bahwa kebutuhan pokok manusia tidak mungkin dapat dipenuhi jika pendapatan masih rendah akibat kemiskinan yang bersumber pada pengangguran. Oleh karena itu sebaiknya usaha-usaha diarahkan pada penciptaan lapangan kerja, peningkatan kebutuhan pokok dan sejenisnya.

E.     Tujuan Pembangunan Negara

·         Mewujudkan keseimbangan optimum: pertumbuhan ekonomi dengan pengagihan

·         Pembangunan seimbang bagi sektor ekonomi utama = meningkatkan daya saling melengkapi antara sektor.

·         Mengurang & menghapuskan ketidaksamaan sosioekonomi negara = perkongsian faedah.

·         Menggalak & mengukuhkan integrasi nasional; kurangkan jurang ekonomi antara negeri serta antara kaw. bandar dan luar bandar.

·         Membangunkan sebuah masyarakat yang progresif.

·         Kesejahteraan hidup, nilai sosial dan rohaniah yang positif serta perasaan bangga dan cintakan negara.

·         Memajukan sumber manusia = wujud tenaga kerja yang berdisplin dan produktif; tingkatkan kemahiran melalui budaya kecemerlangan.

·         Sains dan teknologi = teras penting membangunkan ekonomi perindustrian moden.

·         Memastikan pembangunan ekonomi dicapai dan perlindungan alam sekitar serta ekologi bergerak seiring = pembangunan negara berkekalan

F. Strategi Pembangunan Negara

·         MACAM – MACAM STRATEGI PEMBANGUNAN INDONESIA

            Salah satu konsep penting yang perlu diperhatikan dalam mempelajari perekonomian suatu negara adalah mengetahui tentang strategi pembangunan ekonomi. Beberapa strategi pembangunan ekonomi yang dapat disampaikan adalah :

Strategi Pertumbuhan

Adapun inti dari konsep strategi yang pertama ini adalah :

            Strategi pembangunan ekonomi suatu negara akan terpusat pada upaya pembentukan modal, serta bagaimana menanamkannya secara seimbang, menyebar, terarah dan memusat, sehingga dapat menimbulkan efek pertumbuhan ekonomi.

            Selanjutnya bahwa pertumbuhan ekonomi akan dinikmati oleh golongan lemah melalui proses merambat ke bawah ( trickle – down – effect ) pendistribusian kembali.

            Jika terjadi ketimpangan atau ketidakmerataan hal tersebut merupakan syarat terciptanya pertumbuhan ekonomi.

            Kritik paling keras dari strategi yang pertama ini adalah bahwa pada kenyataan yang terjadi adalah ketimpangan yang semakin tajam.

Strategi pembangunan dengan pemerataan

            Inti dari konsep strategi ini adalah dengan ditekankannya peningkatan pembangunan melalui teknik sosial engineering, seperti halnya melalui penyusunan perencanaan induk, dan paket program terpadu.

Strategi ketergantungan

            Tidak sempurnanya konsep strategi pertama dan kedua mendorong para ahli ekonomi mencari alternatif lain sehingga pada tahun 1965 muncul strategi pembangunan dengan nama strategi ketergantungan. Inti dari konsep strategi tergantungan adalah :

            Kemiskinan di negara – negara berkembang lebih disebabkan karena adanya ketergantungan negara tersebut dari pihak / negara lainnya.

            Teori ketergantungan ini kemudian dikritik oleh Kothari dengan mengatakan “Teori ketergantungan tersebut memang cukup relevanm namun sayangnya telah mnjadi semacam dalih terhadap kenyataan dari kurangnya usaha untuk membangun masyarakat sendiri (Self Development).

Strategi yang berwawasan ruang

            Strategi ini dikemukakan oleh Myrdall dan Hirschman, yang mengemukakan sebab – sebab kurang mampunya daerah miskin berkembang secepat daerah yang lebih kaya / maju.

            Menurut mereka kurang mampunya daerah miskin berkembang secepat daerah maju dikarenakan kemampuan / pengaruh menyetor dari kaya ke miskin (Spread Effects) lebih kecil daripada terjadnya aliran sumber daya dari daerah miskin ke daerah kaya (Back-wash-effects). Perbedaan pandangan kedua tokoh tersebut adalah, bahwa Myrdall tidak percaya bahwa keseimbangan daerah kaya dan miskin akan tercapai, sedangkan Hirschman percaya, sekalipun baru akan tercapai dalam jangka panjang.

Strategi Pendekatan kebutuhan pokok

            Sasaran dari strategi ini adalah menanggulangi kemiskinan secara masal. Strategi ini selanjutnya dikembangkan oleh Organisasi Perburuhan Sedunia (ILO) pada tahun 1975, dengan menekankan bahwa kebutuhan pokok manusia tidak mungkin dapat dipenuhi jika pendapatan masih rendah akibat kemiskinan yang bersumber pada pengangguran. Oleh karena itu sebaiknya usaha-usaha diarahkan pada penciptaan lapangan kerja, peningkatan kebutuhan pokok dan sejenisnya.

F.     Penerapan sistem pelaksanaan pembangunan sebagai strategi untuk mencapai tujuan

Sistem Pelaksanaan Pembangunan Nasional adalah:

·         Satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan.

·         Untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan.

·         Yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah.

Proses Perencanaan:

            Pendekatan Politik: Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana pembangunan hasil proses politik (public choice theory of planning), khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam RPJM/D.

            Proses Teknokratik: menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu.

            Partisipatif: dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders, antara lain melalui Musrenbang.

            Proses top-down dan bottom-up: dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan.

Asas Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional:

            Pembangunan nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional.

            Perencanaan pembangunan nasional disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan.

            SPPN diselenggarakan berdasarkan asas umum penyelenggaraan negara : Asas  kepastian hukum, Asas  tertib penyelenggaraan negara, Asas kepentingan umum, Asas keterbukaan, Asas  proporsionalitas, Asas  profesionalitas, dan Asas akuntabilitas.

Tujuan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional:

·         Mendukung koordinasi antar-pelaku pembangunan.

·         Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar-Daerah, antar-ruang, antar-waktu, antar-fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah

·         Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

·         Mengoptimalkan partisipasi masyarakat

·         Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif,  berkeadilan, dan berkelanjutan

Sumber:

(DIGITAL // BOOKS) TAHUN AJARAN ATA// TINGKAT 1 UNIVERSITAS GUNADARMA

http://perencanaan.ipdn.ac.id/kajian-perencanaan/kajian-perencanaan/sistemperencanaanpembangunannasionalsppn